Susno Diingatkan Jangan Kabur
Kamis, 17 Februari 2011 – 20:17 WIB

Susno Diingatkan Jangan Kabur
JAKARTA --Mantan Kabareskrim Polri Komjen (pol) Susno Duadji akan meninggalkan Rumah Tahanan Markas Komando Brigade Mobil Kelapa Dua Depok Jawa Barat, Jumat (18/2) dinihari. Ini merupakan konsekwensi hukum mengingat masa penahanan Susno telah habis meski sidang perkara yang dihadapinya belum vonis. Namun demikian majelis hakim berharap meski tak lagi ditahan Susno tidak melarikan diri dan tetap kooperatif menghadiri panggilan majelis. Terkait habisnya masa penahanan ini kuasa hukum Susno Maqdir Ismail menyebut masa penahanan memang sudah habis dan sudah seharusnya Susno dikeluarkan dari tahanan.
''Ini kita tidak mendahului ya, diharApkan sidang-sidang berikutnya diharapkan menghadiri. Ya namanya sidang korupsi jangan sampai tidak dihadiri oleh terdakwa. Ini kita tidak berprasangka buruk, mudah-mudahan waktu dia di luar bisa menghadirinya,'' ujar Humas PN Jakarta Selatan, Ida Bagus Swiyantra di PN Jaksel, Kamis (17/2)
Seperti diberitakan sebelumnya Susno tengah menjalani sidang dugaan suap PT Salmah Arwana Lestari dan dugaan korupsi dana pengamanan pilkada Jawa Barat.Saat ini majelis masih menyidangkan kasus itu dan minggu depan mengagendakan pembacaan pledoi (nota keberatan terdakwa atas tuntutan jaksa).
Baca Juga:
JAKARTA --Mantan Kabareskrim Polri Komjen (pol) Susno Duadji akan meninggalkan Rumah Tahanan Markas Komando Brigade Mobil Kelapa Dua Depok Jawa Barat,
BERITA TERKAIT
- Sambut Ramadan, Ketum Kadin DKI Diana Dewi Ziarah ke Makam Orang Tua
- Sumpah Advokat Razman Arif Dibekukan, Chandra Sampaikan Pembelaan
- Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK Tahap 2 Muncul Jabatan Tampungan, BKN Angkat Suara
- Wamentrans Viva Yoga Mengajak Alumni Cipayung Plus Berkolaborasi Membangun Bangsa
- Dana Haji Tumbuh Positif, Pengeloaan BPKH Capai Rp 171 Triliun
- Pemprov DKI Berhemat Rp 1,5 Triliun Setelah Pangkas Biaya Perjalanan Dinas hingga FGD