Suswono Mengaku Sering Kembalikan Gratifikasi ke KPK
jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pertanian Suswono mengaku pernah menerima uang Rp 50 juta dan ada juga USD 2 ribu terkait dengan pembahasan anggaran program revitalitasi sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan. Namun, mantan pimpinan Komisi Kehutanan DPR periode 2004-2009 itu mengaku sudah menyerahkan penerimaan uang tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu diungkapkan Siswono saat bersaksi dalam persidangan perkara dugaan suap pengadaan SKRT di Dephut dengan terdakwa Anggoro Widjojo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (4/6). "Saya sudah menyerahkan ke KPK terkait gratifikasi," katanya.
Menteri yang juga kader PKS itu menegaskan, dirinya mengembalikan uang itu karena mengikuti saran pimpinan KPK saat itu, Erry Riyana Hardjapamekas. "Jadi untuk pengamanan sebagaimana saran pimpinan KPK setiap ada pemberian itu lebih baik terima dan tanya dari apa, kemudian serahkan ke KPK," ujarnya.
Usai persidangan Suswono menjelaskan, dirinya sudah cukup banyak menyerahkan penerimaan gratifikasi ke KPK. "Saya sudah cukup banyak menyerahkan gratifikasi cuma cara penyerahan saya tidak kayak penyerahan gitar artinya tidak heboh," ucap Suswono menyinggung saat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat melaporkan gitar pembelian Metallica ke KPK.
Menurut Suswono, mengembalikan gratifikasi ke KPK merupakan kewajiban. "Itu memang sudah kewajiban sebagai pejabat negara," tandasnya.(gil/jpnn)
JAKARTA - Menteri Pertanian Suswono mengaku pernah menerima uang Rp 50 juta dan ada juga USD 2 ribu terkait dengan pembahasan anggaran program revitalitasi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Tingkatkan Bantuan Pengamanan, PTPN IV Jalin MoU dengan Polda Sumut
- AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi