Swasta Berpeluang Kelola Pelabuhan dan Bandara

jpnn.com, JAKARTA - Badan usaha milik negara (BUMN) dan swasta berpeluang menggarap puluhan pelabuhan dan bandara milik Kementerian Perhubungan.
Caranya melalui skema pemanfaatan barang milik negara (aset) dan kerja sama operasional.
Selain meningkatkan sarana dan fasilitas, kebijakan itu juga untuk menghemat APBN.
"Tidak ada penjualan aset atau pengalihan aset negara dalam kerja sama tersebut. Semua aset tetap dikuasai negara," terang Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, akhir pekan kemarin.
Adapun yang telah dikerjasamakan adalah Pelabuhan Sintete dengan Pelindo II dan Pelabuhan Probolinggo.
Setelah itu, Pelabuhan Waingapu dan Pelabuhan Bima.
"Kerja sama tersebut diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan di pelabuhan dan bandara-bandara juga dapat menghemat APBN," ujar Budi.
Menurut dia, APBN yang bisa diefisienkan kurang lebih Rp 500 miliar sampai dengan Rp 1 triliun.
Badan usaha milik negara (BUMN) dan swasta berpeluang menggarap puluhan pelabuhan dan bandara milik Kementerian Perhubungan.
- Bagaimana Tindak Lanjut KPK terkait Budi Karya di Kasus DJKA? Begini Kata Direktur Penyidikan
- Pelindo Berbagi Ramadan 2025 Kembali Digelar di Seluruh Wilayah Kerja
- Pelabuhan Berbasis Listrik Mulai Dilirik untuk Menekan Emisi di Sektor Maritim
- SPSL Sebut Pemindai Kontainer Modern Meningkatkan Daya Saing Pelabuhan
- Ahmad Luthi Inginkan Membangun Pelabuhan Modern di Jateng
- Perluasan Penerapan NLE dan Pengembangan Ceisa 4.0 Kunci Perbaikan Layanan Kepabeanan