Swasta Dibiayai Negara, APBN Membengkak
Ketentuan Sekolah Swasta Dalam UU Sisdiknas
Selasa, 25 Januari 2011 – 17:23 WIB

Swasta Dibiayai Negara, APBN Membengkak
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan uji materi UU Sistem Pendidikan Nasiona No.20/2003, Selasa (25/1). Agenda sidang mendengarkan keterangan pemerintah, DPR, saksi, dan ahli dari pemohon dan pemerintah.
Wakil Mendiknas, Fasli Djalal, yang mewakili pemerintah memberikan alasan mengapa pendidikan swasta tidak mendapat anggaran dari negara. Menurutnya, apabila mendapat dana dari pemerintah maka akan membawa implikasi satuan pendidikan yang dikelola masyarakat akan dikelola sama dengan pemerintah.
Baca Juga:
Selanjutnya, jika pendidikan yang dikelola masyarakat mendapat dana dari negara, maka tidak ada bedanya dengan pendidikan yang dikelola pemerintah, yang berakibat akan menghilangkan jati diri satuan pendidikan yang dikelola masyarakat.
“Apabila pendidikan wasta juga mendapat anggaran dari negara, maka akan dibutuhkan dana yang sangat besar untuk mengelola seluruh pendidikan," kata Fasli di depan sembilan hakim konstitusi yang diketuai Mahfud MD.
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan uji materi UU Sistem Pendidikan Nasiona No.20/2003, Selasa (25/1). Agenda sidang mendengarkan
BERITA TERKAIT
- Marak PHK, Wamenaker: Masih Banyak Lapangan Kerja
- Bank Mega & IHH Healthcare Singapura Bersinergi Beri Layanan Kesehatan bagi Nasabah MegaFirst
- Bamus Betawi Berpartisipasi dalam Kegiatan Internasional Malaysia Madani
- Level Up Peradi: UU Desain Industri Sudah Kedaluwarsa, Harus Direvisi
- Soal Polemik THR Mitra, Pakar: Tuntutan Populis yang Kontradiktif dengan Regulasi
- Evie Yulin Bakal Menjadi Ketua IPMG Mulai April Ini