Swasta Mulai Malas Rebut Saham Inalum
Pemda Dinilai Tidak Gigih

jpnn.com - JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) semula berminat bermitra dengan konsorsium BUMD bentukan Pemprov Sumut dan 10 kabupaten/kota untuk bisa mendapatkan 58,88 persen saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang sebelumnya dikuasai Nippon Asahan Alumunium (NAA).
Skema kerjasama yang ditawarkan, Apemindo ingin mendapatkan 25 persen dari angka 58,88 persen.
Namun, setelah keluar rekomendasi Komisi VI DPR bahwa jatah maksimal pemda hanya 30 persen, niat Apemindo untuk bermitra dengan pemda mulai kendor.
"Konsep kami menjadi buyar karena hanya 30 persen. Itu terlalu kecil, kami tak bisa mengendalikan kalau hanya maksimal 30 persen yang menjadi porsi pemda," ujar Direktur Eksekutif Apemindo, Ladjiman Damanik, kepada JPNN, kemarin (12/11).
Terang-terangan Ladjiman Damanik menyatakan, kecilnya porsi saham itu lantaran pemda tidak ngotot dalam melakukan negosiasi dengan pemerintah pusat. Karenanya, saat ini pihaknya juga sudah tidak ngotot lagi untuk bisa ikut bermitra dengan pemda.
Dia berharap, masih ada peluang bagi pemda untuk bisa menego ulang agar jatah saham tidak hanya 30 persen saja. Ladjiman menyarankan, pemda harus total dan ngotot dalam melakukan nego dengan pusat.
"Kalau pemdanya gak ngotot, ya kami biasa-biasa saja. Karena gak mungkin kami sebagai pengusaha ngotot. Pemda yang harus di depan (melakukan lobi dengan pusat, red)," ujar Ladjiman.
JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) semula berminat bermitra dengan konsorsium BUMD bentukan Pemprov Sumut dan
- Pelindo Solusi Logistik Memperkuat Ekosistem Logistik lewat Teknologi
- Investasi Cerdas Panel Surya Bisa Jadi Penyelamat Bumi, Berikut Faktanya
- Penjual Kopi Kaki Lima Berkembang Usahanya Setelah Gabung PNM Mekaar
- Pertamina Pastikan Layanan Distribusi Energi Selama Ramadan hingga Idulfitri Lancar
- InJourney Hospitality Raih 2 Penghargaan Public Relations Awards 2025
- GRIB Jaya Dorong UMKM dan Perputaran Ekonomi lewat Festival Ramadan 2025