Syafiuddin Minta Pemprov Jatim Ambil Alih Penyekatan di Jembatan Suramadu
jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Syafiuddin merasa meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mengambil alih pelaksanaan penyekatan bagi pengendara di Jembatan Suramadu dalam upaya mencegah penularan Covid-19.
Dia memahami adanya penyekatan di Jembatan Suramadu yang dilakukan di sisi Surabaya dan Madura itu untuk mengantisipasi penularan pascalonjakan kasus dengan varian baru Covid-19.
"Saya menyarankan agar penangannya langsung diambil alih oleh pemerintah provinsi atau setidaknya berada dalam koordinasi Pemprov Jatim secara langsung untuk menghindari ego sektoral antarkabupaten dan kota," ucap Syafiuddin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (18/6).
Politikus PKB itu mengapresiasi adanya penyekatan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam sepekan terakhir. Tetapi untuk keamanan dan kenyaman bersama, kebijakan tersebut harus dilakukan secara adil dan menggunakan alat yang lebih aman bagi kesehatan masyarakat.
"Karena ada beberapa kasus masyarakat yang dilakukan swab antigen, karena seringnya dilakukan swab, sampai mengalami pendarahan dari hidungnya," ucapnya.
Kondisi itu menurut Syafiuddin, perlu dipikirkan solusinya agar alat swab antigen Covid-19 yang dipakai lebih efektif, efisien dan aman bagi masyarakat.
Anggota DPR RI Dapil Jatim XI itu mengajak seluruh masyarakat, terutama di Bangkalan untuk bersama-sama menghadapi pandemi virus Corona dengan menjaga pola hidup sehat dan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
Syafiuddin meminta kepada pemeirntah pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan pencegahan, pengobatan, dan penanganan penyebaran virus Corona dengan cepat dan tepat.
Anggota DPR RI Syafiuddin meminta Pemprov Jatim turun tangan terkait penyekatan di Jembatan Suramadu.
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli
- Menolak Lupa!: Pentingnya Pilkada Langsung Dalam Kehidupan Demokrasi Bangsa Indonesia
- Terungkap saat RDP di Komisi III, Anak Bos Toko Roti Pernah Bilang Kebal Hukum
- Seleksi PPPK 2024 Tahap 3 Bisa Selamatkan Honorer TMS, Jangan Ada PHK Massal
- Dirut Bank Mandiri Raih Best Financial Leader di Ajang CNBC Indonesia Award 2024, Darmadi Durianto: Membanggakan
- Forkopi Dorong Pemerintah dan DPR Bisa Segera Bahas Revisi UU Perkoperasian