Syafrudin Budiman: Kementerian UMKM dan Koperasi Dipisah, Kinerja Harus Lebih Gesit

Syafrudin Budiman: Kementerian UMKM dan Koperasi Dipisah, Kinerja Harus Lebih Gesit
Ketua Umum DPP Perhimpunan UKM Indonesia Syafrudin Budiman SIP bersama pelaku UMKM menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang membentuk Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM. Foto: Dokumentasi pribadi

Menurut Kornas Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) ini, kekuatan konsumsi ini menyumbang tertinggi dalam PDRB dan PDB. Tentunya hal ini adalah UMKM dan Koperasi atau ekonomi rakyat.

"Jadi, penguatan ekonomi kerakyatan yang bersumber pada UMKM dan Koperasi, Perdagangan dan Pedagang Kaki Lima harus kuatkan dan ditingkatkan lagi. 100 hari kerja ini menjadi tantangan dan harapan kepada kedua menteri tersebut," ucapnya.

Gus Din berharap Menteri UMKM dan Menteri Koperasi harus turun ke bawah dan menjemput problematika yang ada untuk dipecahkan masalahnya.

Menteri UMKM dan Menteri Koperasi menjadi sandaran banyak orang tentang kebijakan-kebijakannya yang berpihak pada pelaku usaha.

"Di bawah kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran, kita optimistis ekonomi bisa tumbuh 5,5 persen ke atas pada kuartal pertama dan seterusnya. Kementerian UMKM dan Kementerian Koperasi bisa melakukan akselerasi dalam menjadi fasilitator, mediator dan motivator bagi pelaku UMKM dan Koperasi," ujar Gus Din.

Program Kementerian UMKM dan Koperasi jangan hanya bergerak pada batuan modal dan bantuan program.

Namun kata Gus Din, harus bisa membina, melakukan inkubasi, memberdayakan dan meningkatkan produktivitas kegiatan usahanya

"Kalau pelaku UMKM dan Koperasi nya maju, konsumsi masyarakat akan tinggi. Tentu pendapatan negara dari pajak akan meningkat dan tumbuh berkembang. Karena itulah harapannya wajib menumbuhkan gerakan UMKM menjadi Industri Kecil Menengah (IKM)," pungkas Ketua Umum Barisan Pembaharuan 08 ini.(fri/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:

Menteri UMKM dan Menteri Koperasi menjadi sandaran banyak orang tentang kebijakan-kebijakannya yang berpihak pada pelaku usaha.


Redaktur & Reporter : Friederich Batari

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News