Syaiful Huda: Saya Khawatir Seleksi Sejuta Guru Honorer Jadi PPPK Terganggu jika Hal Ini Benar Terjadi

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak lima juta data guru di Indonesia diduga kembali bocor. Kebocoran data ini dikhawatirkan akan menganggu proses perbaikan manajemen pengelolaan guru termasuk program seleksi sejuta guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan saat ini pemerintah tengah melakukan berbagai upaya perbaikan manajemen pengelolaan guru termasuk seleksi sejuta guru honorer menjadi PPPK.

“Kami khawatir jika benar terjadi kebocoran data guru maka akan memengaruhi proses seleksi karena ada beberapa persyaratan pendaftaran yang harus menggunakan data pokok pendidikan,” ujar Syaiful Huda, Kamis (22/9/2022).

Sebagai informasi, beberapa waktu terakhir beredar informasi jika ada sekitar 5 juta data guru yang bocor dan dijual di pasaran.

Data tersebut berisikan keterangan nama, nomor identitas pegawai negeri sipil (NIP), tempat dan tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, rekening bank, ijazah, hingga nama anggota keluarga.

Huda menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/2022 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah  tahun 2022 disebutkan jika peserta seleksi harus terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Oleh karena itu, jika kemudian data tersebut bocor maka ada potensi kekacuan yang merugikan para guru honorer yang ingin ikut seleksi PPPK.

“Maka harus ditelusuri apakah informasi kebocoran data guru ini benar. Kalau benar maka harus dipastikan sumber kebocorannya dari mana, apakah dari Dapodik atau dari sumber lainnya. Sepengetahuan kami, data resmi tenaga pendidik memang ada di Dapodik yang dikelola oleh Kemendikbudristek,” ujar Syaiful Huda.