Syarat Capres Mulai Diperdebatkan

Karena tidak ada parpol yang menjadi mayoritas tunggal itulah, kata dia, maka diperlukan koalisi untuk memperkuat dan mendukung berbagai kebijakan pemerintah di melalui parlemen. Untuk itulah  diperlukan persyaratan ketat dalam UU Pilpres agar tidak menggampangkan persoalan dalam urusan capres dan cawapres.

”Bayangkan kalau 9 parpol yang lolos PT 3,5 persen lantas ada 9 pasangan capres-cawapres, kemudian salah satu pasangan menang, maka di parlemen parpol dari pasangan itu bisa dikepung 8 parpol yang pasangannya kalah. Berabe kan?” urai Marwan.

Dia menegaskan, persyaratan di dalam pasal 9 UU No 42/2008 tentang Pilpres justru dalam draft perubahan UU itu seharusnya dinaikkan lagi batasannya. Menurutnya, dalam UU itu batasannya parpol atau gabungan parpol sedikitnya harus memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen perolehan suara sah secara nasional dalam mencalonkan capres dan cawapres.

”Bagi PKB harusnya ini dinaikkan lagi menjadi 25 persen kursi DPR dan 30 persen  perolehan suara sah secara nasional. Supaya siapapun pemenangnya dapat mewujudkan kebersamaan dalam mengelola negara ini,” pungkasnya.