Syarat Izin Jaksa Agung Dinilai Diskriminatif

JAKARTA - Setiap jaksa yang melakukan tindak pidana tidak bisa langsung diperiksa atau disidik aparat tanpa surat izin dari Jaksa Agung. Ketentuan yang termuat dalam pasal 8 ayat 5 undang undang (UU) nomor 16/2004 tentang Kejaksaan itu dianggap tidak adil sehingga digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sidang perdana atas gugatan yang diajukan mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar, itu berlangsung di gedung MK. Gugatan yang diajukan bersama Andi Syamsuddin, adik Dirut PT Rajawali Putra Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen, yang tewas ditembak dan menjadikan Antasari sebagai terpidana itu dilakukan karena dinilai melanggar prinsip nondiskriminasi terhadap warga negara di mata hukum.

"Ini bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945. Tidak ada pihak yang seharusnya kebal terhadap hukum. Presiden bisa dimakzulkan DPR, begitu juga sebaliknya. DPRD bisa dimakzulkan gubernur, begitu juga sebaliknya. Nah Kejaksaan ini tidak ada yang bisa," kata kuasa hukum pemohon, Boyamin Saiman, Rabu (5/6).

Dikhawatirkan, kata Boyamin, seandainya ada petinggi kejaksaan melakukan tindak pidana namun dilindungi secara institusi tidak dapat diproses karena tidak ada surat izin dari Jaksa Agung.