Syarat Pengunduran Diri Kada Akan Diperketat
DPR Belajar Dari Kasus Diky Chandra
Selasa, 13 September 2011 – 06:33 WIB

Syarat Pengunduran Diri Kada Akan Diperketat
Persoalannya memang dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah saat ini terbuka peluang bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah untuk berhenti, karena permintaan sendiri. Menurut Arif, ini harus diperbaiki melalui revisi RUU Pemda. Alasan yang sifatnya sangat pribadi terkait kecocokan dengan pasangan kepala daerahnya tidak bisa menjadi dasar untuk pengunduran diri.
"Mesti ada sanksi, baik administratif, maupun pidana. Biar tidak menggampangkan masalah. Kasusnya itu (Diky Chandra) kan pribadi, tidak boleh mereduksi kelembagaan pemerintahan," kata Arif. Duet Aceng HM Fikri dan Diky Chandra terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Garut untuk masa periode 2009 "2014 dari jalur perseorangan.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek menyampaikan Mendagri telah meminta Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan untuk memfasilitasi proses "rujuk politik" antara Diky Chandra dengan Aceng HM Fikri.
"Meskipun menurut undang "undang, mengundurkan diri itu hak, tapi Mendagri melihat idealnya Diky tidak mundur," kata Reydonnyzar usai mengikuti rapat di Gedung DPR.
JAKARTA - Keinginan Diky Chandra untuk mundur dari jabatannya selaku Wakil Bupati Garut, karena merasa sudah tidak cocok lagi dengan Bupati Aceng
BERITA TERKAIT
- Soal Ganti Wapres, PSI Minta Para Purnawirawan Hormati Kedaulatan Rakyat
- Hasil PSU Pilkada Siak Digugat, Bahlil: Golkar Kawal Kemenangan Afni-Syamsurizal
- Ketum Golkar soal Pilkada Siak 2024: Perempuan Muda Menang 2 Kali, Luar Biasa, Wajib Dikawal
- SCL Taktika Paparkan Hasil Quick Count Aulia-Rendi
- Ini Respons Ketua MPR Ahmad Muzani soal Usulan 3 April jadi Hari NKRI
- Bawaslu Sebut PSU Pilkada Serang Berjalan Lancar Meski Ada OTT Pelaku Politik Uang