Syarief Abdullah: Saya Dukung Langkah Pemerintah Demi Keselamatan Rakyat
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR Syarief Abdullah Alkadrie menyatakan kebijakan yang diambil Gubernur Kalbar Sutarmidji untuk mencegah penyebaran virus corona di wilayahnya sudah tepat. Legislator Dapil I Kalbar itu menegaskan bahwa dia mendukung semua kebijakan yang bertujuan untuk menyelamatkan rakyat.
“Saya kira sudah tepat kebijakan gubernur tersebut. Saya berharap tidak ada lagi yang berbeda pendapat karena ini untuk kepentingan keselamatan masyarakat. Jadi, semua harus mendukung itu," kata Syarief, Kamis (19/3).
Seperti diketahui, Pemprov Kalbar resmi menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) Covid-19 di provinsi tersebut. KLB ditetapkan lewat Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalbar mulai Rabu (18/3) sampai batas waktu yang belum ditentukan.
Keputusan itu mempertimbangkan berbagai hal. Pertama melihat perkembangan warga Kalbar yang sudah terpapar Covid-19.
Termasuk soal perkembangan penanganan warga yang terkait Covid-19, baik orang dalam pemantauan (ODP) hingga pasien dalam pengawasan (PDP) sekaligus sudah dilakukan penutupan seluruh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang ada.
Dari semua itu maka Provinsi Kalbar ditetapkan KLB yang nantinya juga bakal diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota yang lain. Tujuannya untuk meningkatkan koordinasi pemprov dengan kabupaten/kota dalam menanggulangi Covid-19.
Lebih lanjut Syarief sepakat bila dilakukan penutupan jalur perbatasan untuk sementara waktu, guna melokalisir penyebaran virus corona.
"Saya kira Kalbar lockdown saja perbatasan di Kalbar. Artinya ini untuk keselamatan," kata Syarief Alkadrie.
Syarief Abdullah Alkadrie menyatakan mendukung semua kebijakan Gubernur Kalbar Sutarmidji yang bertujuan untuk menyelamatkan rakyat.
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- OSO Mengajak Masyarakat Kalbar Pilih Pemimpin yang Bermartabat
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital