Syarief Demokrat Sindir Menteri Bahlil soal Penundaan Pilpres 2024, Ada Kata Sesat

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menyindir narasi tentang penundaan penggantian presiden pada 2024 sebagaimana disampaikan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) itu menganggap narasi penundaan Pilpres 2024 bertentangan dengan konstitusi.
"Pandangan ini sangat menyesatkan. Pandangan ini menandakan bahwa dia (Bahlil, red) tidak mengerti konstitusi Republik Indonesia," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/1).
Mantan menteri koperasi dan UKM itu menegaskan semua elemen bangsa harus mematuhi konstitusi. Menurutnya, ketaatan pada konstitusi juga mencakup pernyataan di hadapan publik.
"Kalau yang berpandangan di luar konstitusi, berarti dia merusak demokrasi," beber Syarief.
Komentar senada juga datang dari Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim.
"Pernyataan Bahlil Lahadalia itu menunjukkan yang bersangkutan tidak paham konstitusi negara ini," ujar Luqman melalui keterangan persnya, Selasa (11/1).
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengutip Pasal 7 UUD 1945 untuk mengkritisi Bahlil. Pasal itu menyebut presiden dan wakil oresiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih sekali lagi pada jabatan yang sama.
Syarief Hasan menyindir Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang melontarkan penundaan pergantian presiden pada 2024.
- Menteri ESDM: Mudik 2025 Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
- Menteri ESDM Apresiasi Kesiapan Satgas Ramadan Idulfitri Pertamina 2025
- SOKSI Golkar Masih Mendua, Ada Rekomendasi agar Bahlil Bekukan Kubu Ali Wongso Sinaga
- Beredar Surat DPP Golkar Buat Bahlil, Isinya Rekomendasi Pembekuan SOKSI Kubu Ali Wongso
- Pertamina Pastikan Stok BBM dan LPG di Banjarmasin Jelang Lebaran Aman
- Bahlil Lahadalia Safari Ramadan, Tekankan Implementasi Pasal 33 UUD 1945