Syarief Hasan: Mengapa Presiden Sampai Dramatis Menegur Menteri di Ruang Publik?

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief hasan menilai seharusnya teguran keras terhadap menteri-menterinya ini sifatnya tertutup. Hal ini menjadi penting mengingat histeria publik terhadap momok pandemi covid-19 ini belum usai, kalau tidak lebih tepat disebut makin menakutkan.

Sebaiknya presiden mengevaluasi kinerja menterinya dengan bijak dan tanpa menimbulkan kegaduhan. Presiden punya otoritas penuh untuk menilai bawahannya yang masih layak dipertahankan atau tidak. Sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) UUD 1945, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

“Namun demikian, yang justru menyisakan pertanyaan di benak publik adalah mengapa presiden sampai demikian dramatisnya menegur bawahannya di ruang publik? Bukankah ini justru menimbulkan polemik yang tidak perlu? Padahal, jika kinerja menteri tidak baik, ini menandakan kinerja presiden juga tidak baik. Bahkan dalam konteks yang lebih luas, ini menandakan gagalnya para menteri menerjemahkan dan menjalankan visi, misi, dan program presiden. Atau bahkan, bisa jadi konsep dan program kerja yang disampaikan oleh presiden gagal menjawab tantangan-tantangan pembangunan,” kata Syarief Hasan dalam keterangan persnya, Selasa (30/6).

Teguran terbuka yang disampaikan presiden, tidak saja meninggalkan tradisi buruk bagi soliditas kabinet, namun juga mencerminkan gagalnya presiden dalam mengarahkan tim kerjanya untuk bersatu padu mengentaskan berbagai persoalan kebangsaan.

Bahwa sekalipun pergantian (reshuffle) adalah hak prerogatif presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UUD 1945, pelaksanaan hak istimewa ini perlu ketegasan sehingga berbagai masalah dapat ditangani dengan segera. Jangan sampai teguran terbuka ini hanya berakhir menjadi drama.

Menurut Syarief, Partai Demokrat sudah sejak awal mewabahnya Covid-19 sampai saat ini sering menyampaikan masukan berkali-kali termasuk soal pengelolaan anggaran penanganan pandemi yang tidak cepat dan tidak tepat sasaran. Bahkan berpotensi terjadinya korupsi. Masukan ini sayangnya tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Sebagai contoh, menurut Syarief, kebijakan tentang TKA China tetap dibolehkan masuk ke Indonesia sementara pengangguran Indonesia semakin tinggi, lambatnya bantuan stimulus fiskal bagi UMKM dan koperasi, kurangnya perhatian bagi tenaga medis, serta miskoordinasi kebijakan penanganan Covid-19 antara pusat dan daerah.

Belum lagi banyaknya berbagai kebijakan kontraproduktif dan tumpang tindih (misleading) antarkementerian negara. Alhasil, korban terinfeksi covid-19 semakin bertambah setiap harinya,data terakhir telah mencapai 55.092 jiwa per 29 Juni 2020.