Syarief Hasan: Mengapa Presiden Sampai Dramatis Menegur Menteri di Ruang Publik?

Padahal pemerintah memiliki ruang yang sangat luas untuk mengambil kebijakan yang perlu dalam mengatasi pandemi covid-19 ini. Kebijakan ini bahkan bersifat extra-ordinary dan extra-legal.

Skema formulasi dan pertanggungjawaban keuangan penggunaan anggaran covid juga bersifat istimewa sebab negara dianggap dalam keadaan darurat. Buktinya, kenaikan anggaran penanganan pandemi yang semula dari Rp 405 Trilliun dan membengkak menjadi Rp 695 Trilliun tidak melalui mekanisme formulasi fiskal (fiscal budgeting) yang biasa. Namun yang miris, realisasi penggunaan dana covid-19 ini masih sangat rendah.

Di bidang ekonomi, keyakinan para pembantu presiden bahwa ekonomi akan tumbuh positif sepertinya rawan terjebak pada optimisme semu. Dana Moneter Internasional (IMF), kmisalnya, memprediksi ekonomi Indonesia akan tumbuh negatif 0,3 % di tahun 2020 ini. Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) juga menyampaikan proyeksi serupa dimana ekonomi Indonesia akan tumbuh minus 2,8 % - 3,9 %.

Begitu pun dengan Bank Dunia yang memprediksi pertumbuhan di angka 0 %. Sikap optimisme semu pembantu Presiden inilah yang membuat pemerintah tidak memiliki "sense of crisis" sebagaimana istilah Presiden Jokowi.

Dengan deretan fakta ini, menjadi wajar publik mempertanyakan bagaimana sebenarnya arah kebijakan dan keseriusan pemerintah dalam menangani pandemi ini.

Tersirat Pemerintah lebih mengutamakan penanganan ekonomi dibandingkan penanganan pandemi Covid 19. Ironisnya korban Covid 19 makin meningkat tajam, stimulus ekonomi pun terhambat karena anggaran tidak tersalurkan. Boleh jadi reshuffle kabinet dalam waktu dekat adalah pekerjaan mendesak Presiden Jokowi.(jpnn)