Syarief Hasan Minta Presiden untuk Menolak RUU HIP

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Syarifuddin Hasan meminta presiden untuk secara tegas mengumumkan kepada masyarakat bahwa pemerintah menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), bukan dengan mengganti nama RUU menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP). Dengan penolakan secara tegas itu maka RUU HIP tidak lagi dibahas bersama DPR.
“Saya menyarankan dan minta kepada bapak Presiden untuk secara tegas menolak RUU HIP. Jadi, bukan mengganti nama RUU HIP menjadi RUU PIP, tetapi secara tegas menolak RUU itu,” kata Syarief Hasan usai bertemu Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi di Rumah Dinas Wali Kota, Sukabumi, Rabu malam (8/7/2020).
Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menjadi salah satu topik pembicaraan antara Wakil Ketua MPR dengan Wali Kota Sukabumi.
Syarief Hasan mengungkapkan Wali Kota Sukabumi melaporkan bahwa setiap hari selalu ada demo dari berbagai unsur di masyarakat yang menolak RUU HIP. Untuk itu dalam pertemuan silaturahmi, Syarief Hasan menjelaskan kepada Walikota Sukabumi tentang perkembangan RUU HIP di Jakarta.
“Saya menjelaskan kepada Walikota Sukabumi tentang perkembangan RUU HIP di Jakarta. Saya juga menjelaskan sedikit tentang pertemuan Pimpinan MPR hari ini dengan Presiden di Istana Bogor. Dalam pertemuan dengan presiden juga disinggung soal RUU HIP ini,” tutur Syarief Hasan.
Menurut Syarief Hasan, RUU HIP telah menimbulkan kontroversi di masyarakat. Banyak kalangan masyarakat yang menolak RUU HIP.
“Saya melihat RUU HIP ini justru menimbulkan polarisasi di masyarakat. Tentu kondisi seperti ini tidak baik. Karena itu, pemerintah harus mengakhiri kontroversi RUU HIP ini. Lebih baik perhatian kita curahkan pada persoalan ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini,” katanya.
Syarief Hasan juga sudah menyampaikan persoalan RUU HIP ini kepada Presiden dalam pertemuan Pimpinan MPR dengan Presiden di Istana Bogor, Rabu (8/7/2020).
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan meminta presiden untuk secara tegas mengumumkan kepada masyarakat bahwa pemerintah menolak RUU HIP), bukan mengganti nama RUU menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).
- Ini Respons Ketua MPR Ahmad Muzani soal Usulan 3 April jadi Hari NKRI
- Dukung Pengembangan Kopi di Indonesia, Ibas: Majukan Hingga Mendunia
- Temui Wamen Guo Fang, Waka MPR Eddy Soeparno Bahas Pengembangan Energi Terbarukan
- Waka MPR Dorong Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan Bagi Guru Harus Dijalankan
- Pimpinan MPR Respons soal Terbitnya Inpres Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
- Ketua MPR: Tindakan Kelompok Radikal Bisa Ciderai Perjuangan Rakyat Palestina