Syarief Hasan: Partai Demokrat Menolak UU Cipta Kerja, Bukan Mendalangi Demo

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan kembali meminta pemerintah mempertimbangkan masukan masyarakat yang menolak omnibus law UU Cipta Kerja.

Pasalnya, penolakan yang dilakukan oleh berbagai kalangan murni lahir dari keresahan masyarakat. Dia pun meyakini masyarakat yang menolak UU ini telah melakukan kajian sebelumnya.

“Ketika kita mendengar aspirasi mereka tentang uang pesangon yang berkurang, hak cuti yang semakin lemah, UMR yang semakin kecil, dan aspirasi lainnya, maka dapat dipastikan bahwa mereka telah melakukan kajian sebelumnya,” kata Syarief Hasan di Jakarta, Rabu (14/10).

Apalagi penolakan terhadap omnibus law ini tidak hanya datang dari kalangan buruh dan mahasiswa, tetapi berbagai organisasi kemasyarakatan.

“Organisasi keagamaan terbesar di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama juga telah menyatakan dengan tegas bahwa UU Cipta Kerja hanya menguntungkan konglomerat dan kapitalis, namun menindas dan menginjak kepentingan para buruh, petani, dan rakyat kecil," jelas politikus asal Palopo, Sulawesi Selatan ini.

Syarief Juga menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak pernah mendalangi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat. Dia menilai unjuk rasa oleh mahasiswa, buruh dan berbagai elemen masyarakat murni, independen, dan tidak terikat dengan politik praktis.