Syarief Hasan Sebut Penunjukan Panglima TNI tidak Wajib Mengikuti Rotasi Matra

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Syarief Hasan mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak tersandera dengan kewajiban rotasi matra dalam penunjukan Panglima TNI pengganti Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun 1 Desember 2021.
Wakil ketua MPR itu menyatakan bahwa urusan penunjukan Panglima TNI itu merupakan hak prerogatif presiden.
"Ya, tergantung Pak Presiden,” tegasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/11).
Syarief menilai bahwa sah-sah saja apabila ada yang berpendapat soal rotasi matra dalam pergantian Panglima TNI.
Namun, dia memastikan bahwa keputusan akhir berada di tangan presiden.
“Ada yang berpendapat siklusnya sekarang Angkatan Udara, harusnya ini siapa, sebelumnya siapa. Namun, lagi-lagi keputusannya kepada presiden," terang Syarief.
Lebih lanjut Syarief pun memastikan hingga hari ini pihak Istana Negara belum menyampaikan surat presiden (surpres) tentang penunjukan Panglima TNI pengganti Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.
Namun, dia memprediksi surpres itu akan masuk ke parlemen paling lama dua hari setelah Presiden Jokowi pulang dari menghadiri KTT G20 di Italia.
Syarief Hasan memastikan Presiden Jokowi tidak tersandera dengan kewajiban rotasi matra dalam penunjukan Panglima TNI pengganti Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun 1 Desember 2021.
- Asabri Beri Perlindungan Tanpa Batas Untuk Para Patriot Bangsa
- Tingkat Kepuasan Layanan ASABRI Capai 96 Persen
- Panglima TNI Bangga Sambut Prajuritnya Seusai Bertugas Dalam Misi PBB di Lebanon
- Kolonel Arm Untoro Hariyanto: Prajurit TNI Jangan Cengeng!
- Analisis Pengamat Soal Ucapan Jokowi Tak Ada yang Berani Kritik Prabowo, Ada Kalimat Sakit Hati
- Teguh Pegang Kebenaran, Hasto Sebut Jokowi Berang, Akhirnya Dikriminalisasi KPK