Syarief Hasan Sebut Perjanjian FIR dengan Singapura Melanggar Kedaulatan Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menyampaikan pernyataan tegas terkait perjanjian mengenai penataan flight information region (FIR) Indonesia dan Singapura.
Menurut Syarief, perjanjian ini bukan saja merugikan Indonesia karena Singapura punya kendali atas ruang udara di atas wilayah Kepulauan Riau pada ketinggian 0 – 37 ribu kaki, tetapi juga menempatkan negara ini tidak berdaulat atas wilayah sendiri.
“Perjanjian FIR justru menunjukkan titik lemah diplomasi Indonesia," ujar Syarief Hasan.
Pimpinan MPR dari Fraksi Partai Demokrat mengatakan jika Indonesia hanya mendapatkan hak kendali udara pada ketinggian di atas 37 ribu kaki, hal ini jelas-jelas menunjukkan kedaulatan udara negara ini dimiliki oleh negara lain.
"Indonesia tidak mendapat keuntungan ekonomi yang sepadan dengan perjanjian yang ditelah ditandatangani ini. Bahkan isinya merugikan Indonesia dari sisi kemanfaatan ekonomi, dan yang paling disayangkan Indonesia kehilangan kedaulatan wilayah NKRI,” kata Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini.
Anggota Komisi Pertahanan DPR ini menekankan kedaulatan negara merupakan hal yang strategis, sensitif, dan tidak dapat dipertukarkan dengan keperluan keamanan operasional dan teknis.
"Ini dua hal yang berbeda," tegasnya.
Terlebih, lanjut Syarief Hasan, Indonesia telah memiliki kesiapan infrastruktur, SDM, dan pendanaan untuk mengelola ruang udaranya, khususnya di ketinggian 0-37 ribu kaki.
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menyebutkan perjanjian FIR dengan Singapura melanggar kedaulatan Indonesia
- Di Silaknas ICMI, Muzani: Prabowo Ratusan Kali Ingatkan Bahaya Perpecahan Bagi Bangsa
- Kobra 3 Meter Masuk Rumah Warga, Disdamkar Natuna Merespons Cepat
- Waka MPR Ajak Komunitas Peduli Lingkungan Kolaborasi Atasi Perubahan Iklim
- Ibas: Toleransi, Kasih Sayang, dan Kesehjahteraan Bisa Tangkal Radikalisasi
- Lestari Moerdijat Harap Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Harus Segera Ditindaklanjuti
- Hadiri HUT ke-60 Golkar, Bamsoet Apresiasi Prabowo Dukung Perubahan Sistem Demokrasi