Syarief Hasan: Sejujurnya Pak SBY Ingin Pensiun dan Istirahat

jpnn.com - JAKARTA - Dukungan ke Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk tetap memimpin Partai Demokrat terus mengalir dari kader-kader di daerah. Yang terkini, dewan pimpinan cabang (DPC) PD se-Jawa Barat mendeklarasikan dukungan untuk SBY.

Deklarasi dukungan agar SBY menjadi ketua umum PD lagi itu digelar di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (2/5). Selain dihadiri para pengurus DPC, hadir pula para anggota DPR asal PD dari Provinsi Jawa Barat. Misalnya, Anton Suratto, Linda Megawati, Saan Mustopa dan Herman Khaeron.

Ketua Harian DPP PD, Syarief Hasan mengaku terharu dengan besarnya dukungan ke SBY untuk menjadi ketua umum lagi. Menurutnya, SBY justru ingin istirahat dari urusan partai.

“Saya harap dukungan yang diberikan tulus dari para Ketua DPC. Sejujurnya bahwa Pak SBY sendiri ingin pensiun dan beristirahat, tapi melihat dukungan dari berbegai daerah tentunya menjadi pertimbangan beliau pada kongres besok,” kata Syarief .

Karenanya mantan menteri koperasi dan UKM itu juga mempersilahkan kader PD yang ingin maju sebagai calon ketua umum. Syaratnya, kata Syarief, kader PD yang mau jadi ketua umum itu bisa mendapat dukungan dari para pemilik suara di kongres. “Silahkan saja bila ingin maju, tentunya harus mendapatkan dukungan dari peserta kongres minimal 30 persen,” katanya.

Namun, Syarief meyakini SBY belum tertandingi. “Saya kira dengan berbagai dukungan dari daerah terus mengalir, SBY tidak bisa dibendung lagi untuk dicalonkan sebagai Ketum,” ujar Syarief.
 
Sedangkan Herman Khaeron menyatakan, deklarasi dukungan itu merupakan inisiatif para ketua DPC PD dan anggota Fraksi PD DPR dari Jawa Barat.

"Upaya deklarasi dukungan ini dilakukan atas dasar insiaitif sendiri, karena melihat keberhasilan SBY tidak hanya memimpin bangsa selama 10 tahun dan juga memimpin Partai Demokrat," jelas Herman Khaeron.

Apalagi, tambah wakil ketua Komisi IV DPR ini, sosok SBY tetap diterima masyarakat meskipun banyak yang mengatakan Partai Demokrat sempat diramalkan hancur pada Pemilu 2014 lalu. "Nyatanya tidak terbukti," tambahnya.