Syarief Minta Presiden Ganti Kepala BPIP

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR Syarief Abdullah Alkadrie meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengganti Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi.
Pernyataan itu diungkapkan menyusul dua pernyataan kontroversial yang disampaikan Yudian dalam waktu berdekatan. Pertama, pernyataannya tentang Pancasila musuh agama. Kedua, mengganti assalamualaikum dengan salam Pancasila. "Saya sebagai anggota DPR meminta Bapak Presiden Joko Widodo mengganti kepala BPIP," kata Syarief kepada JPNN.com, Jumat (21/2).
Secara pribadi sebagai anggota DPR, Syarief menilai ketua BPIP tidak sesuai kapasitasnya menduduki jabatan tersebut. "Jadi, dia tidak cocok dengan kapasitas sebagai ketua BPIP," katanya.
Menurut legislator daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Barat (Kalbar) itu, seharusnya pernyataan kepala BPIP membuat keademan, dan kesejukan namun pernyataannya sangat mengganggu esensi dalam kehidupan manusia.
"Karena dalam waktu berdekatan membuat pernyataan yang tendensius, bukan merangkul," katanya.
Syarief pun mempertanyakan pernyataan kepala BPIP yang menyebut Pancasila musuh agama. Menurut Syarief, Pancasila itu diangkat dari apa yang tumbuh dan hidup dalam kehidupan manusia Indonesia itu.
Pancasila itu merupakan hasil kajian para pendiri bangsa ini. Sila-sila Pancasila itu diambil dari nilai-nilai kehidupan manusia Indonesia. "Intisari dari lima sila itu adalah bagian daripada kehidupan beragama. Jadi, bagaimana bisa mengatakan Pancasila itu musuh agama?" katanya.
Kedua, kata dia, statemennya soal assalamualaikum diganti saja dengan salam Pancasila. "Apa salahnya assalamualaikum itu dengan Pancasila? Tidak ada salahnya. Salam itu merupakan doa. Sebagai orang beragama diwajibkan untuk berdoa," katanya.
Tugas kepala BPIP adalah menanamkan kepada masyarakat bahwa Pancasila punya peran yang penting dalam mempersatukan bangsa.
- Innalillahi, Ketua DPP PDIP Nusyirwan Meninggal Dunia
- 1.824 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Demo di DPR Hari Ini
- Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pengelolaan Aset Negara Oleh PPKGBK
- Sahroni Usul KPK Buat Aturan Penahanan Gaji-Promosi Jabatan Bagi Pejabat Tak Lapor LHKPN
- Praktisi Intelijen Sebut Masyarakat Tidak Perlu Khawatir Soal UU TNI
- Anggota DPR Rizki Faisal Apresiasi Kinerja Kajati Kepri dalam Penegakan Hukum