Syarief Minta Presiden Ganti Kepala BPIP
Kata Syarief, banyak persoalan yang harus diselesaikan bangsa ini. Seperti masalah ekonomi, kemiskinan, kesenjangan sosial, stunting dan sebagainya. "Ini yang jadi fokus bangsa ini di depan," katanya.
Karena itu, dia mengingatkan jangan membuang energi berdebat persoalan yang tidak perlu diperdebatkan. "Ini dia ini hal yang tidak perlu diperdebatkan jadi diperdebatkan," ujarnya.
Syarief menilai, seharusnya kepala BPIP mengukuhkan dan membumikan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara di tengah masyarakat. Tugas kepala BPIP adalah menanamkan kepada masyarakat bahwa Pancasila punya peran yang penting dalam mempersatukan bangsa.
"Lebih 70 tahun kita merdeka, kita masih tetap utuh sebagai bangsa. Padahal, kalau kita lihat bangsa kita suku lebih 700, budaya lebih 1000, pulau hampir 20 ribu, agama juga banyak. Kita masih bersatu, walau ada riak kecil," ujarnya.
Syarief menegaskan jika ada kekurangan, misalnya adanya paham yang tidak mengenal Pancasila, atau ada menganggap Pancasila bertentangan dengan agama, itu yang harus diluruskan. "Bahwa Pancasila itu tidak ada sedikitpun bertentangan dengan agama," ujarnya.
Jadi, ujar Syarief, dengan latar belakang dua statemen itu, dia menganggap Yudian tidak tepat di posisi yang didudukinya di BPIP sebagai lembaga pemersatu, meyakinkan kepada bangsa ini bahwa ideologi Pancasila itu baik untuk kehidupan bangsa yang majemuk ini.
"Jadi statemen dia yang dua ini saya lihat menunjukkan dia tidak pas di BPIP, saya minta presiden mengganti dengan orang yang pas. Jangan jadi beban untuk bangsa," katanya.
Menurut dia, pernyataan yang disampaikan Yudian itu di luar tugas pokok dan fungsinya sebagai kepala BPIP. "Harusnya membumikan, menyosialisasikan Pancasila, bukan bilang Pancasila musuh agama. Namun, harus meyakinkan Pancasila tidak bertentangan dengan agama. Bahkan, Pancasila itu bagian ajaran agama," ujar Syarief. (boy/jpnn)
Tugas kepala BPIP adalah menanamkan kepada masyarakat bahwa Pancasila punya peran yang penting dalam mempersatukan bangsa.
Redaktur & Reporter : Boy
- Pengamat Hardjuno Soroti Langkah DPR Memasukkan RUU Tax Amnesty ke Prolegnas 2024
- DPR Minta Kejaksaan Profesional di Sidang Praperadilan Tom Lembong
- Kumpul Bareng Komunitas Tionghoa di PIK, Ridwan Kamil Gaungkan Toleransi
- KPK Incar Aset Anwar Sadad yang Dibeli Pakai Duit Kasus Korupsi Dana Hibah
- Siang Ini, DPR Pilih Lima Capim dan Cadewas KPK Pakai Mekanisme Voting
- Harapkan Semua Target Prolegnas 2025 Tercapai, Sultan Siap Berkolaborasi dengan DPR dan Pemerintah