Syarief: Pemerintah Harus Tegas Menolak Klaim China, Kerahkan Kekuatan Militer

China mengklaim Laut Natuna Utara bagian dari wilayah perairan tradisionalnya sebagaimana ditentukan dalam batas sembilan garis putus-putus (nine dash line). Klaim itu disampaikan kembali pemerintah China pada bulan ini yang meminta Indonesia menghentikan kegiatan pengeboran minyak lepas pantai di Laut Natuna Utara.
Terkait itu, Indonesia tunduk pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) yang menetapkan ujung selatan Laut China Selatan merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Pemerintah Indonesia pada 2017 menamakan perairan itu Laut Natuna Utara.
Menurut Hasan, sikap China terhadap Laut Natuna Utara tidak akan berubah.
Dia mengingagtkan bahwa China justru dapat makin agresif.
Oleh karena itu, Indonesia harus tegas menolak semua klaim China.
Menurutnya, Indonesia harus menunjukkan penolakan itu lewat pengerahan kekuatan militer secara penuh di Laut Natuna Utara.
Dia menilai klaim China bersumber pada sesuatu yang imajinatif dan tidak berdasar.
Menurutnya, hal itu justru berbahaya karena klaim itu dapat melebar dan menyasar ke wilayah-wilayah lainnya.
Syarief Hasan meminta Pemerintah RI lebih tegas lagi menolak klaim China. Dia menegaskan pemerintah harus mengerahkan kekuatan militer secara penuh menjaga kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan Laut Natuna Utara.
- Waka MPR Hidayat Nur Wahid: Netanyahu Lebih Pantas Ditangkap ICC Dibandingkan Duterte
- Waka MPR: Seni Ukir Jepara Bangkit di Tangan Generasi Muda
- Neng Eem Puji Keputusan Presiden Prabowo yang Umumkan Ojol dapat THR
- Jaga Warisan Intelektual Bangsa, Ibas Siap Kawal Regulasi dan Insentif Penulis
- Wakil Ketua MPR Tegaskan Pentingnya Regenerasi demi Keberlangsungan Seni Ukir Jepara
- Audiensi dengan Penulis Perempuan, Ibas Sampaikan Menulis Bisa Membentuk Peradaban