Syarif Akui Kubu PDIP Dukung Opsi Demokrat di Paripurna

jpnn.com - JAKARTA - Partai Demokrat tetap bersikukuh bahwa opsi pilkada langsung dengan 10 syarat tidak pernah mendapat dukungan dari fraksi lain. Padahal, saat sidang paripurna RUU Pilkada, Jumat (26/9) lalu, sejumlah fraksi secara terang-terangan menyatakan dukungan terhadap usulan tersebut.
Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, dukungan-dukungan tersebut tidak memiliki arti apa-apa dalam sidang paripurna. Pasalnya, pernyataan tersebut dilontarkan secara tidak resmi dan hanya oleh segelintir anggota saja.
"Memang sempat ada letupan dukungan di floor. Tapi kalau hanya letupan-letupan saja tidak bisa pengaruhi putusan pimpinan sidang," kata Syarif di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (29/9).
Seperti diberitakan sebelumnya, dukungan terhadap pilkada langsung dengan 10 perbaikan dilontarkan oleh Fraksi PDI Perjuangan, PKB dan Hanura. Bahkan, ketiga fraksi tersebut sempat membuat paripurna ricuh lantaran memperjuangkan usulan Demokrat.
Namun kenyataanya, lanjut Syarif, saat forum lobi ketiga fraksi tersebut menyatakan menolak usulan Demokrat. Hasil lobi tersebut lah yang dianggap Demokrat sebagai sikap resmi dan menjadi dasar dalam mengambil keputusan untuk walk out dari sidang.
"Kami tidak mau salahkan siapa-siapa. Sudah lobi empat jam, harapan kami seandainya satu atau dua fraksi resmi dukung, pasti lebih tertolong. Fraksi Demokrat sendiri bisa apa," ujar anggota DPR terpilih periode 20014-2019 ini.
Lebih lanjut Syarif berharap masyarakat bisa melihat polemik RUU Pillada secara utuh. Ditegaskannya, Demokrat telah berjuang sepenuh tenaga untuk mempertahankan mekanisme pemilihan langsung.
"Semoga dapat diakhiri polemik seolah-olah Demokrat tidak dukung. Secara tegas kami nyatakan memilih pilkada langsung dengan 10 perbaikan, tapi yang terjadi kami tidak dapat dukungan dari mana pun," pungkasnya. (dil/jpnn)
JAKARTA - Partai Demokrat tetap bersikukuh bahwa opsi pilkada langsung dengan 10 syarat tidak pernah mendapat dukungan dari fraksi lain. Padahal,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Komisi II DPR: BKD Jateng Bersalah atas Gagalnya 592 Lulusan PPG di Seleksi PPPK
- Jujurlah, Apa Alasan Pengangkatan PPPK 2024 Maret 2026? Ada 3 Hal Harus Dijelaskan
- Gandeng Komdigi, Mentrans Iftitah Ingin Transformasi Transmigrasi Optimal
- Keluarga Gamma Rizkynata: Hukuman Aipda Robig Harus Maksimal, Jangan Dikurangi!
- RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah Perlu Partisipasi Publik demi Tata Kelola yang Adil
- Ahmad Luthfi: Jawa Tengah Siap Sambut Kedatangan Pemudik Lebaran 2025