SYL: THR ASN Sudah Dialokasikan di APBD

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengatakan, pemerintah daerah yang menyusun APBD sesuai pedoman dipastikan punya anggaran untuk membayar tunjangan hari raya aparatur sipil negara.
Pasalnya, dalam pedoman penyusunan APBD diamanatkan belanja gaji pegawai hingga 14 kali dalam setahun. Dengan kata lain, dalam APBD ada alokasi untuk gaji setahun ditambah dua bulan.
"Selama 18 tahun jadi bupati dan gubernur, saya mengikuti pedoman itu dan sampai sekarang belum ada perubahan. Jadi, sebenarnya soal THR ini sama sekali bukan hal baru," ujar ketua DPP NasDem bidang hubungan antar daerah dan otonomi daerah itu.
Kalau pun ada perbedaan, lanjutnya, hanya pada istilah. Biasanya disebut gaji ke-14, dan sekarang menjadi tunjangan hari raya (THR).
Selain itu, kini ada tambahan selain gaji pokok, yakni tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan keluarga, dan tunjangan kinerja.
"Tidak mengurangi belanja langsung karena hanya menggeser anggaran kas," kata mantan ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu.
Dia mencontohan, di Sulawesi Selatan yang pernah dipimpinnya. Untuk membayar gaji ke-14 dialokasikan Rp 94 miliar. Sementara kebutuhan untuk membayar THR senilai Rp 115 miliar.
Untuk menutupi selisih Rp 11 miliar, maka dapat menggeser anggaran kas belanja pegawai. "Jadi, tidak ada pengaruh pada mata anggaran lainnya," ujarnya.
Mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengatakan, pemerintah daerah yang menyusun APBD sesuai pedoman dipastikan punya anggaran untuk THR ASN
- 5 Berita Terpopuler: Permintaan Kepala BKN Sangat Serius, Pengangkatan PPPK Bakal Tuntas 2025, Ini Buktinya
- Permintaan Serius Kepala BKN kepada ASN, PNS dan PPPK, Silakan Disimak
- ASN Medan Dilarang Menambah Libur Lebaran 2025
- Perusahaan Aplikator Hanya Beri BHR Rp50 Ribu untuk Driver Ojol, Begini Respons Wamenaker
- Aksi Bang Jago Minta THR Sambil Bawa Golok di Kabupaten Bandung Viral di Medsos
- 5 Berita Terpopuler: Para Honorer Pilu, Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Mendesak, BKN Langsung Keluarkan 4 Instruksi Penting