Tabrakan Kereta Lagi, Tiongkok Tuai Kritik
Insiden KA Bawah Tanah, 260 Penumpang Terluka
Rabu, 28 September 2011 – 05:05 WIB
"Sepertinya, kita harus kembali ke masa kuno lagi saat kita harus berjalan kaki dan berkomunikasi lewat teriakan. Tetapi, setidaknya saat ini kita memiliki Weibo (untuk mengeluarkan unek-unek terhadap pemerintah)," sindir warga bernama Zhao Yingying.
Beberapa blogger lain malah mengaku tidak akan lagi menggunakan KA bawah tanah lagi pasca kecelakaan itu. "Beginilah dampak dari perkembangan yang terlalu pesat. Pada akhirnya harus dipertimbangkan serius apakah GDP (produk domestik bruto) atau keselamatan yang menjadi prioritas?" kritik seorang blogger yang menamakan dirinya Shaolei123.
Kekhawatiran warga terhadap keselamatan penumpang KA cukup beralasan. Juli lalu, kereta supercepat celaka di Kota Wenzhou, selatan Shanghai. Kecelakaan yang konon disebabkan oleh kesalahan teknis dan kekacauan sinyal itu merenggut nyawa 40 orang. Beijing pun terpaksa meredam ambisinya untuk memadati Negeri Panda itu dengan jalur KA supercepat.
Sejak mendapat lampu hijau dari sekitar 20 pemerintah kota soal pembangunan jalur KA bawah tanah, Beijing menggelontorkan banyak dana untuk merealisasikan ambisi dan impiannya soal transportasi darat nan cepat. Pada akhir 2009, pemerintahan Presiden Hu Jintao membangun 89 jalur KA bawah tanah. Rencananya, proyek senilai 880 miliar yuan (sekitar Rp 1.224 triliun) itu akan rampung pada 2016.
SHANGHAI - Kecelakaan kereta api (KA) kembali mengguncang Tiongkok. Kemarin (27/9), dua kereta bawah tanah (subway atau metro) bertabrakan di sebuah
BERITA TERKAIT
- Kemlu RI Berharap PM Israel Benjamin Netanyahu Segera Ditangkap
- Operasi Patkor Kastima 2024 Dimulai, Bea Cukai-JKDM Siap Jaga Kondusifitas Selat Malaka
- Hari Martabat dan Kebebasan, Simbol Ketahanan dan Harapan Rakyat Ukraina
- Gaza Menderita, Otoritas Palestina Tolak Rencana Israel Terkait Penyaluran Bantuan
- Indonesia Merapat ke BRICS, Dubes Kamala Tegaskan Sikap Amerika
- Ngebet Usir Imigran, Donald Trump Bakal Kerahkan Personel Militer