Tabrakan Maut di Simpang Rapak Balikpapan, Senator Kaltim Singgung soal Perwali
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Mahyudin meminta Pemerintah Kota Balikpapan merevisi aturan tentang jam operasional angkutan berat menyikapi tabrakan maut di Simpang Rapak Balikpapan, Jumat (21/1).
"Meminta Wali Kota Balikpapan merevisi aturan, karena jam 06.00 WITA jalanan dalam kota itu sudah sangat ramai," tulis senator Daerah Pemilihan Kalimantan Timur itu melalui layanan pesan, Jumat (21/1).
Diketahui, ada Peraturan Wali Kota (Perwali) Balikpapan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jam Operasional Angkutan Alat Berat.
Perwali melarang angkutan peti kemas ukuran 20 feet melintasi jalan protokol, termasuk Simpang Rampak pada pukul 06.30-09.00 WITA dan pukul 15.00 sampai 18.00 WITA.
Sementara itu, angkutan peti kemas 40 feet dan alat berat lainnya, dilarang melintas di jalan protokol pukul 06.00-21.00 WITA.
Pada Jumat pukul 06.19 WITA, sebuah truk kontainer berkapasitas 20 feet melintasi jalan protokol di Simpang Rapak Balikpapan.
Kendaraan mengalami rem blong. Tabrakan pun tidak terhindarkan di Simpang Rapak yang kontur jalannya menurun.
Akibat tabrakan, beberapa orang tewas dan belasan lainnya mengalami luka-luka.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Mahyudin meminta Pemerintah Kota Balikpapan merevisi aturan tentang jam operasional angkutan berat menyikapi tabrakan maut di Simpang Rapak Balikpapan, Jumat (21/1).
- Dilaporkan Eks Staf Ahli DPD ke KPK, Senator Rafiq Al Amri: Apa-apaan ini?
- Eks Staf Ahli DPD Laporkan Senator ke KPK
- Pemerintah Perlu Evaluasi Kebijakan Moratorium DOB
- Kaltim Raih Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2024
- Tinjau Makan Bergizi Gratis, Pj Gubernur Kaltim Siap Sukseskan Program Pemerintah
- Fly Jaya Siap Terbang ke Maratua-Lintas Kalimantan, Akmal: Kami Butuh Transportasi Udara