Tagih Dana Talangan Lumpur Sidoarjo, Ingin Temui Presiden

jpnn.com, SIDOARJO - Korban lumpur yang tergabung dalam Forum Komunikasi Korban Lumpur Sidoarjo (FKKLS) terus bersuara. Sebanyak 30 anggota FKKLS bertolak ke Jakarta.

Mereka ingin menyampaikan tuntutan di depan Istana Negara. Pemerintah harus mau menanggung ganti rugi yang hingga kini belum terbayar.

Rombongan korban lumpur itu berangkat kemarin sore. Mereka terbagi menjadi dua kelompok. Mayoritas naik kereta api. Sebagian naik pesawat.

Menurut rencana, setiba di Jakarta, mereka berkumpul di depan Istana Negara. Menurut Koordinator FKKLS Abdul Fattah, korban lumpur lelah menanti pelunasan ganti rugi.

Sejak lumpur kali pertama menyembur pada 2016, hingga kini belum ada kejelasan. "Selama 12 tahun kami terus menunggu tanpa hasil," ungkapnya.

Dia menyatakan, janji pelunasan ganti rugi selalu disampaikan setiap tahun, tapi tidak kunjung terealisasi. "Tahun lalu kami juga dijanjikan. Tapi, nyatanya, belum cair," kata Fattah.

Pemerintah, lanjut dia, seharusnya tidak menutup mata. Lebih dari 239 berkas aset korban yang masuk peta area terdampak (PAT) hingga kini belum terbayar.

Perinciannya; 244 berkas dengan nilai Rp 54 miliar; susulan 19 berkas rumah tangga Rp 9,8 miliar; 30 berkas milik pengusaha senilai Rp 701 miliar; dan aset Perumahan TAS sekitar Rp 273 miliar.