Tagih Janji Jokowi, Ribuan Perangkat Desa Akan Kepung Istana

jpnn.com, JAKARTA - Ribuan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) akan memanfaatkan momentum pendaftaran calon presiden dan cawapres tanggal 4-10 Agustus 2018 untuk menggelar aksi di depan Istana Presiden Jakarta. Aksi tersebut sebagai bentuk protes dan menagih janji kepada Presiden Joko Widodo untuk mengangkat perangkat desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Kami akan menggelar aksi mengepung Istana,” kata Ketua Umum Parsatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Mujito kepada wartawan, Minggu (29/7/2018). 

Aksi mengepung Istana untuk menagih janji Jokowi itu, kata Mujito, merupakan keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPDI di Blora, Jawa Tengah, Senin (16/7/2018). Rapat tersebut dihadiri ratusan pengurus PPDI kabupaten dan provinsi dari seluruh Indonesia.

“Awal Agustus kami akan gelar aksi di Istana dengan jumlah massa dua kali lipat daripada aksi tahun lalu,” jelasnya.

Menurutnya, janji adalah utang. Bila utang itu belum dibayar maka kami akan tagih. Ketika janji Presiden Joko Widodo mengangkat perangkat desa menjadi pegawai negeri sipil (PNS) belum terealisasi, ratusan ribu perangkat desa pun akan mengepung Istana Negara, Jakarta, untuk menagih janji.

Sebelumnya, PPDI pernah menggelar aksi kepung Istana pada Selasa (24/10/2017) dengan menurunkan massa sekitar 100 ribu orang. Tuntutannya pun sama yakni perangkat desa diangkat menjadi PNS, atau penghasilannya disetarakan dengan PNS golongan IIA.

Pada saat kampanye di Bandung, Jawa Barat, Kamis (3/7/2014), Jokowi dan Jusuf Kalla berjanji mengangkat para perangkat desa menjadi PNS secara bertahap. Program ini pun masuk Nawacita. Namun hingga akhir masa pemerintahan Jokowi-JK, janji itu tak kunjung terealisasi.

Mengapa aksi digelar bertepatan dengan pendaftaran capres, menurut Mujito, selain untuk mengingatkan Jokowi agar merealisasikan janjinya, juga untuk menarik perhatian capres lain agar bila terpilih nanti mau mengangkat para perangkat desa menjadi PNS.