Tahan Bupati Kolaka, Kejati Sultra Tak Perlu Izin Presiden

Politisi PPP tersebut diduga terlibat korupsi  penjualan nikel kadar rendah milik Pemerintah Kabupaten Kolaka ke PT Kolaka Mining International pada Juni 2010. Diduga, proses penjualan dilakukan tanpa persetujuan DPRD Kolaka.

   

Mengacu Laporan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kasus ini berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp 24,183 miliar. Atas perbuatannya, Buhari disangka telah memperkaya diri sendiri atau menyalahgunakan wewenang yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (kp/awa/jpnn)