Tahapan Molor, Calon Golkar Tuding KPU Sultra Langgar Hukum

Apalagi ingatnya sejak awal Pemprov tidak menyiapkan dana Pilgub sesuai permintaan penyelenggara, belum lagi dana kepolisian yang hanya dianggarkan Rp 7 miliar padahal 1 kabupaten membutuhkan Rp 3-4 miliar. "Yang menambah kekecewaan saya yaitu gubernur lebih memilih mendahulukan Bintek 200 Kades dengan total anggaran Rp 2 miliar, ditambah lagi dana blockgrant yang biasanya hanya Rp 40 juta per tahun, tetapi dua tahun terakhir dipaksakan Rp 100 juta per tahun," ingatnya.

   

Parahnya lagi, tandasnya, nyata-nyata Panwaslukada Sultra belum melakukan pelantikan struktur dibawah misalnya PPL, tetapi tidak bersurat resmi dan hanya berbicara di media. Dengan kejadian ini, pihaknya berharap ada keterbukaan KPU serta sikap tegas Panwaslukada Sultra, mengingat kepastian hari H Pilgub sangat dibutuhkan dalam menjawab pertanyaan masyarakat di setiap sosialisasinya.

   

"Saya sarankan, ulang total tahapan Pilgub plus pergantian KPU dan Panwas Provinsi. Selain itu Gubernur juga harus turut bertanggung jawab, pasalnya berkaitan dengan anggaran, yang mana alasan Panwas tidak melantik karena anggaran, anehnya Panwas seakan tutup mata akan hal tersebut, meskipun demikian fenomena ini semakin menunjukan bahwa saya tidak salah maju untuk menggantikn kepemimpinan saat ini," tandas mantan Bupati Muna ini. (abi/awa/jpnn)