Tahapan Pemilu 2014 Dimulai Juni 2012
Rabu, 23 November 2011 – 23:56 WIB

Tahapan Pemilu 2014 Dimulai Juni 2012
JAKARTA -- Pemerintah mengusulkan agar tahapan penyelenggaraan Pemilu 2014 sudah bisa dimulai Juni 2012. Usulan ini telah disampaikan Mendagri Gamawan Fauzi dalam rapat kerja dengan Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (23/11). Pemerintah juga memperkirakan anggota KPU yang baru periode 2012-2017 dapat disahkan dan dilantik oleh Presiden pada 1 April 2012. UU Nomor 10 Tahun 2008, kata Reydonnyzar Moenek, memang tidak mengatur secara tegas waktu dimulainya tahapan penyelenggaraan pemilu. UU hasil revisi UU Pemilu ke depan diharapkan dapat mempertegas persoalan waktu dimulainya tahapan pemilu tersebut berikut tahapan-tahapan pemilu lainnya.
“Pemerintah usulkan jadual tahapan penyelenggaraan pemilu itu sekurang-kurangnya 22 bulan sebelum tahapan pemungutan suara, dengan demikian starting tahapan penyelenggaraan Pemilu 2014 akan dimulai Juni 2012,” kata Kapuspen Kemendagri Reydonnyzar Moenek kepada wartawan di Jakarta, Rabu (23/11).
Donny - panggilan Reydonnyzar- mengatakan usulan pemerintah ini baru disampaikan kepada Pansus RUU Pemilu dan belum menjadi sebuah kesepakatan bersama. Pasalnya, DPR sebelumnya mengusulkan jadual tahapan penyelenggaraan Pemilu 2014 dimulai 30 bulan sebelum tahapan pemungutan suara. Kepastian waktu dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2014 tentunya masih dibicarakan lebih lanjut antara pemerintah dan DPR.
Baca Juga:
JAKARTA -- Pemerintah mengusulkan agar tahapan penyelenggaraan Pemilu 2014 sudah bisa dimulai Juni 2012. Usulan ini telah disampaikan Mendagri Gamawan
BERITA TERKAIT
- Rapat Kerja dengan BNPT, Sugiat Apresiasi Zero Aksi Teror di 2024
- Jokowi Mau Bikin Partai Super Tbk, Cucun PKB: Silakan Asal Sesuai UU
- Sampaikan Laporan saat Rapur, Komisi II Punya 10 Catatan soal Evaluasi Pimpinan DKPP
- Jokowi Pengin Bikin Partai Super Tbk, Anak Buah Bahlil Ingatkan soal UU
- Wakil Ketua MPR Usulkan Pertamina Bentuk Tim Investigasi Independen, Ini Tugasnya
- Johan Rosihan DPR: Praktik Pengoplosan Beras Mencederai Semangat Swasembada Pangan