Tahapan Pilkada di 16 Daerah Terancam Ditunda

jpnn.com - JAKARTA – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah membuka peluang ditundanya tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 16 daerah yang hingga saat ini belum membahas anggaran pelaksanaan pilkada.

“Dari 16 daerah itu kalau nanti melapor ke kami Pemdanya sama sekali belum melakukan kebijakan anggaran, tahapannya ditunda,” ujar Ferry, Senin (18/5).

Menurut Ferry, penundaan bukan berarti menggeser jadwal pilkada ke-16 daerah masuk pilkada serentak gelombang kedua yang menurut rencana digelar 2017 mendatang. Namun hanya menunda tahapan, hingga anggaran dicairkan.

“Tahapannya yang ditunda sampai ada anggaran. Jadi tidak seluruhnya ditunda. Contoh, dananya baru ada bulan ini, maka bulan ini baru berproses tahapan pilkada di daerah tesebut,” kata Ferry.

Saat ditanya apakah penundaan berpengaruh besar terhadap seluruh tahapan, mantan Komisioner KPUD Jawa Barat ini menyatakan tidak. Karena dapat disesuaikan dengan waktu.

“Tapi memang dalam konteks anggaran, waktu anggarannya tidak kami patok harus selesai pada tanggal sekian. Tapi harus ada komitmen seharusnya sebelum proses tahapan dimulai harus ada anggaran. Ini yang harus dipahami,” katanya.

Ke-16 daerah yang belum membahas anggaran pilkada dari 269 daerah masing-masing Kabupaten Bantul (DIY), Tanjung Jabung Timur (Jambi), Kota Sungai Penuh (Jambi), Kabupaten Pekalongan (Jawa Tengah), Trenggalek (Jawa Timur), Kota Banjarmasin (Kalimantan Selatan) dan Kabupaten Lampung Tengah (Lampung).

Kemudian Pegunungan Arfak (Papua Barat), Manokwari Selatan (Papua Barat, Teluk Bintuni (Papua Barat), Rokan Hulu (Riau), Kuantan Singingi (Riau), Rokan Hilir (Riau), Pangkajene Kepulauan (Sulawesi Selatan), Kabupaten Barru (Sulawesi Selatan) dan Banggai (Sulawesi Tengah).(gir/jpnn)