Tahapan Pilkada sudah Dekat, Sinyal Islah di Golkar dan PPP Belum Terlihat

jpnn.com - JAKARTA - Peneliti politik dari Centre for Strategic and International Studies  (CSIS) Philip J Vermonte menilai islah di antara kubu yang bertikai di Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sulit tercapai. Meski proses pemilihan kepala daerah (pilkada) sudah semakin dekat, namun Philip mengaku tidak melihat ada tanda-tanda islah di dua partai yang tengah berkonflik itu.

“Persoalannya, belum ada tanda-tanda. Harusnya (dua kubu di Golkar dan PPP,red) menyadari kalau akibat hal tersebut yang rugi itu masyarakat misalnya ada calon yang bagus,” ujarnya, Selasa (28/4).

Seperti diketahui, masa pendaftaran bakal calon kepala daerah akan digelar pada 26-28 Juli yang akan datang. Karenanya Philip mengingatkan agar Golkar dan PPP bisa segera mengakhiri konflik agar pertikaian internal itu tak dimanfaatkan partai lain di pilkada. ”Kalau mereka tidak menyelesaikan konflik, partai-partai lain akan senang,” sambungnya.

Selain itu, kata Philip, konflik Golkar dan PPP juga menyulitkan KPU dalam menyusun peraturan tentang pencalonan di pilkada. Sebab, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, mengharuskan pasangan calon yang diusung pengurus parpol di daerah menyertakan keputusan persetu­juan dari pengurus pusat parpol atau gabungan parpol.

“Ini kan ekses proses dari dicantumkan dalam Undang-Undang 8 Nomor 2015, itu gara-gara harus DPP. Jadi ini pelajaran penting, jangan sampai akibat kepentingan partai, eksesnya panjang ke masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Philip juga berharap pemerintah menerapkan prinsip netralitas dalam menyikapi konflik parpol, terutama menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Karena tanpa netralitas, kisruh seperti yang dialami Golkar dan PPP bukan tidak mungkin akan dialami partai-partai lain.

“Elite-elite partai ini juga harus melihat di daerah, jangan-jangan ini hanya konflik elite saja, nggak sampai ke tingkat bawah,” ujarnya.(gir/jpnn)