Tahapan Pilwali Kota Kendari Dimulai

Peristiwa-peristiwa itu bagi KPU adalah warning agar bisa bekerja dengan baik dan menghindari berbagai kelompok kepentingan yang bermaksud melemahkan KPU. Tahapan Pilwali yang sudah disusun diminta semua elemen masyarakat untuk mengawasinya, baik itu Panwas, Parpol, calon dan tim suksesnya dan termasuk media. "Saya kira, Kota Kendari ini agak susah KPU mau bekerja tidak serius, banyak mata yang mengawasi. Itu adalah kesyukuran kami karena banyak yang memberi masukan kalau ada yang keliru," kata Nastir.

Menjawab pertanyaan wartawan tentang data pemilih dan potensi membludaknya wajib pilih disebabkan karena migrasi penduduk, Ojo memastikan bahwa yang bisa masuk kategori sebagai penduduk itu adalah mereka yang berdomisili di Kota Kendari selama enam bulan berturut-turut, dan mendapat identitas kependudukan. Tapi untuk urusan penduduk itu adalah domain pemerintah.

"Memang ada lonjakan luar biasa dari data wajib pilih Pirpres yang hanya 208 ribuan kini menjadi 236 ribuan," jelas Ojo. Tapi itu bisa dimaklumi karena migrasi penduduk di Kota Kendari belakangan ini memang besar, baik yang masuk untuk kepentingan pendidikan ataupun karena kerja, apalagi saat ini Sultra menjadi daerah tujuan mereka yang bekerja di sektor pertambangan.

Sementara itu, Ketua Pokja Sosialisasi Pilwali, Hayani Imbu menegaskan komitmennya untuk melakukan "kampanye" besar-besaran mengenai pelaksanaan Pilwali ini ke semua pelosok Kota Kendari. Tujuannya agar masyarakat, tahu bahwa sebentar lagi akan ada hajatan demokrasi Pilwali di kota mereka. "Semua tempat-tempat umum akan menjadi sasaran kampanye kami," katanya, di tempat yang sama.