Tahun Depan Daerah Mulai Bisa Usul RB
Selasa, 19 Juli 2011 – 07:04 WIB

Tahun Depan Daerah Mulai Bisa Usul RB
JAKARTA - Kebijakan pemberlakuan reformasi birokrasi (RB) yang berujung bonus tunjangan kinerja atau remunerasi, bisa jadi ditunggu-tunggu pemerintah daerah. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) mulai berancang-ancang membuka pengajuan usulan RB daerah tahun depan. Diantara pembaharuan yang harus digenjot diantaranya, sistem pelayanan kepada masyarakat. Selama ini, dihampir seluruh pemerintah daerah, layanan publik masih dipandang negatif. Diantaranya, alur birokrasi yang rumit, butuh waktu lama, dan biaya di masing-masing meja. "Itu semua harus diperbaharui kearah lebih bagus. Setelah itu silahkan usul menjalankan reformasi birokrasi," kata dia.
Proses RB di pemerintah daerah, dimulai dengan sosialisasi gencar oleh Kemen PAN dan RB. Sekertaris Kemen PAN dan RB Tasdik Kinanto menuturkan, pihaknya membagi tiga wilayah sosialisasi. "Tim Reformasi Birokrasi akan diterjunkan untuk memberikan sosialisasi dulu ke daerah-daerah setempat," tandasnya.
Dengan sosialisasi ini, diharapkan muncul satu persepsi tentang penerapan RB. Tasdik tidak mau RB hanya diketahui dari tunjangan remunerasinya saja. Lebih dari itu, dia mengatakan roh dari RB adalah upaya daerah untuk pembaharuan dan penataan birokrasi di pemerintah daerah. Baik itu level provinsi dan kabupaten atau kota.
Baca Juga:
JAKARTA - Kebijakan pemberlakuan reformasi birokrasi (RB) yang berujung bonus tunjangan kinerja atau remunerasi, bisa jadi ditunggu-tunggu pemerintah
BERITA TERKAIT
- Hari Kelima Ikuti Retret, Ahmad Luthfi Tekankan Pentingnya Kebersamaan dalam Membangun Daerah
- KPK Panggil Ketum PP Japto dan Ahmad Ali sebagai Saksi Kasus TPPU Rita Widyasari
- Banyak Penyelenggara MICE Batalkan Acara di JCC, Ini Alasannya
- Petrokimia Gresik Pertahankan Proper Emas Kementerian Lingkungan Hidup Selama 4 Tahun
- Regulasi THR Bagi Mitra Pengemudi Online Dinilai Menghambat Pertumbuhan Industri
- Usut Kasus Pajak, KPK Periksa Pihak Matahari Store hingga BPR Cita Makmur Lestari