Tahun Depan Mutasi PNS Besar-besaran
Senin, 09 Agustus 2010 – 23:59 WIB
JAKARTA -- Ditargetkan, dalam tiga bulan ke depan sejumlah kementrian terkait menyelesaikan kajian solusi masalah rasio Pegawai Negeri Sipil (PNS), termasuk guru, dengan jumlah masyarakat yang dilayani, yang timpang antar satu daerah dengan daerah lainnya. Jika kajian sudah kelar akan dilaporkan ke presiden. Selanjutnya, presiden akan membuat kebijakan untuk menciptakan rasio ideal PNS di seluruh daerah dengan masyarakat yang dilayani. Berapa rasio ideal PNS dibanding masyarakat yang dilayani? Saut menjelaskan, hal itu bagian yang akan dikaji. Menurut birokrat yang sudah bekerja di Kemendagri selama 31 tahun itu, untuk menentukan rasio ideal, tak bisa semata-mata dilihat jumlah PNS dengan penduduknya. Luas wilayah suatu daerah, termasuk aksesabilitas dan transportasi, tentu juga dipertimbangkan.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Saut Situmorang menjelaskan, sejumlah opsi bisa muncul guna mengatasi masalah distribusi PNS dan guru. Antara lain, perpindahan PNS dan guru, dari daerah yang rasionya melebihi ideal, ke daerah yang rasionya masih jauh dari ideal. Yang pasti, lanjutnya, kebijakan perpindahan PNS antardaerah ini kemungkinan besar baru akan diimplementasikan tahun depan.
"Tak mungkin tahun ini karena pemindahan PNS berkonsekuensi pada anggaran APBN dan di daerah APBD, karena sekarang sudah mendekati akhir tahun. Mudah-mudahan tahun depan," ujar Saut Situmorang kepada koran ini di Jakarta, Senin (9/8).
Baca Juga:
JAKARTA -- Ditargetkan, dalam tiga bulan ke depan sejumlah kementrian terkait menyelesaikan kajian solusi masalah rasio Pegawai Negeri Sipil (PNS),
BERITA TERKAIT
- Indo Barometer Bantah Lakukan Survei di Kolaka Utara yang Memenangkan Sumarling Majja–Timber
- Imigrasi Denpasar Tolak Permohonan Paspor 3 CPMI Non-Prosedural Untuk Hindari TPPO
- KPK Cecar Ipar Jokowi terkait Pengaturan Lelang di Kemenhub
- Letjen TNI Richard Pimpin Upacara Pemberangkatan Satgas Kizi TNI Kontingen Garuda XXXVII-K ke Afrika Tengah
- Dukung Penuh Pengamanan Pilkada di Puncak, Tim Asistensi Operasi Damai Cartenz 2024 Turun Gunung
- KPK Sebut Belum Ada Tersangka Baru terkait Kasus e-KTP