Tahun Depan Mutasi PNS Besar-besaran

Untuk kondisi saat ini, lanjut pria asal Balige itu, secara nasional jumlah PNS mencapai 2 persen dari jumlah warga yang dilayani. Rasio ini ideal. Hanya saja, untuk tingkat daerah, rasionya berbeda-beda. Ada yang kurang dari 2 persen, tapi ada yang 2,5 persen hingga 3 persen. "Ada daerah yang kekurangan guru, ada daerah yang kelebihan guru. Jadi, secara rasional tak kekurangan, namun ada persoalan pada distribusi," ujarnya. Jumlah PNS sendiri saat ini mencapai 4,5 juta orang.

Bukankah selama ini PNS yang merekrut pemda masing-masing, sehingga tak gampang memutasi PNS lintas daerah? Saut menjelaskan, meski PNS direkrut oleh masing-masing daerah otonom, tapi statusnya tetaplah merupakan pegawai negara. Dan saat pertama kali menjadi PNS, semua sudah disumpah bahwa mereka adalah pegawai Republik Indonesia. "Maka harus siap dipindahkan ke mana saja," ujar Saut. Dikatakan, masalah rasio PNS ini ditekankan presiden saat rakornas dengan menteri dan gubernur di Bogor, pekan lalu.

Level PNS apa yang bakal kena mutasi? Saut menjawab, itu juga yang menjadi bagian untuk dikaji. Dijelaskan, persoalan ini berkaitan dengan masih tingginya alokasi APBD untuk pos belanja pegawai. Dikatakan pula, mutasi pegawai ini nantinya harus dibarengi dengan pemecahan masalah kesenjangan insentif atau tunjangan pegawai, yang timpang antar satu daerah dengan daerah lainnya. "Karena PNS akan enggan dimutasi ke daerah yang insentifnya rendah," imbuhnya.

Adakah solusi lain jika kebijakan mutasi mengalami penolakan? Saut menjelaskan, bisa saja nanti ada opsi, bagi daerah yang rasionya tinggi, maka untuk kurun waktu tertentu tidak merekrut PNS baru, hingga mencapai rasio ideal. "Kan otomatis ada yang pensiun," ujarnya. Sebaliknya, bagi daerah yang rasionya rendah, tetap diberi jatah formasi rekrutmen PNS. "Ini strategi yang paling soft. Tapi semua harus dikaji dulu," terangnya.