Tahun Depan NIK Jadi NPWP, Bayar Pajak Lebih Mudah?
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor mengatakan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) memberikan sejumlah manfaat.
Pemerintah berencana menggunakan NIK menjadi NPWP pada 2023 mendatang.
Adapun pemanfaatan NIK sebagai NPWP nantinya akan mempermudah masyarakat.
Artinya, para wajib pajak (WP) tidak perlu memiliki dua nomor berbeda utuk menjalankan kewajiban dalam membayar pajak.
"Miasalnya, kalau sebelumnya harus memiliki dua kartu identitas, nanti cukup satu, KTP saja. Tidak perlu repot mendaftar NPWP lagi," ujar Neilmaldrin, Sabtu (11/6).
Menurut Neil, tidak semua yang memiliki NIK harus membayar pajak tetapi wajib jika NIK-nya sudah diaktivasi.
NIK baru diaktivasi jika pemilik NIK sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, yakni berusia 18 tahun dan memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu Rp 54 juta per tahun untuk status belum menikah dan tidak ada tanggungan (TK/0).
Kemudian, untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang omzetnya di atas Rp 500 juta per tahun khusus untuk wajib pajak orang pribadi.
Penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) memberikan sejumlah manfaat
- Momen Lebaran, Gubernur Harum Beri 3 THR Spesial Untuk Rakyat Kaltim
- Harga Emas Antam Melonjak, Jadi Sebegini
- Ikuti Jejak Anies, Pramono Gratiskan Pajak Rumah dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar
- Ekonom Sebut saatnya Reformasi Fiskal untuk Menjaga APBN
- Tim DJP Jatim III Dilaporkan ke KPK Terkait Pemeriksaan Pajak PT Arion Indonesia
- Sri Mulyani Laporkan Defisit APBN Februari, Jangan Kaget ya!