Tahun Depan NIK Jadi NPWP, Bayar Pajak Lebih Mudah?
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor mengatakan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) memberikan sejumlah manfaat.
Pemerintah berencana menggunakan NIK menjadi NPWP pada 2023 mendatang.
Adapun pemanfaatan NIK sebagai NPWP nantinya akan mempermudah masyarakat.
Artinya, para wajib pajak (WP) tidak perlu memiliki dua nomor berbeda utuk menjalankan kewajiban dalam membayar pajak.
"Miasalnya, kalau sebelumnya harus memiliki dua kartu identitas, nanti cukup satu, KTP saja. Tidak perlu repot mendaftar NPWP lagi," ujar Neilmaldrin, Sabtu (11/6).
Menurut Neil, tidak semua yang memiliki NIK harus membayar pajak tetapi wajib jika NIK-nya sudah diaktivasi.
NIK baru diaktivasi jika pemilik NIK sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, yakni berusia 18 tahun dan memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu Rp 54 juta per tahun untuk status belum menikah dan tidak ada tanggungan (TK/0).
Kemudian, untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang omzetnya di atas Rp 500 juta per tahun khusus untuk wajib pajak orang pribadi.
Penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) memberikan sejumlah manfaat
- Usut Kasus Pajak, KPK Panggil Bos PT Wildan Saskia Valasindo dan Bahari Buana
- Usut Kasus Gratifikasi, KPK Periksa Pemeriksa Pajak di Kemenkeu
- Usut Gratifikasi ke Pejabat Pajak, KPK Periksa Bos Bharata Millenium Pratama hingga BPR Olympindo
- Usut Gratifikasi Pejabat Pajak, KPK Periksa Bos PT Cakra Kencana Indah dan PT Mitra Adiperkasa
- Usut Kasus Pajak, KPK Periksa Pihak Matahari Store hingga BPR Cita Makmur Lestari
- Pemkot Tangerang Ajak Para WP Manfaatkan Pekan Panutan Pajak 2025, Ada Diskon 25 Persen