Tahun Ini, 100 Persen Tender sudah Sistem Elektronik
Selasa, 03 Januari 2012 – 04:24 WIB
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar melakukan kunjungan kerja mendadak ke kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di gedung SME Tower, Jakarta, Senin (2/1). Ini atas respon keinginan Kepala LKPP, Agus Rahardjo yang ingin bertemu MenPAN untuk memperkenalkan program e-procurement atau pelaksanaan tender secara elektronik dari LKPP. "Jadi ini sesuai dengan semangat reformasi birokrasi. Karena sistem tendernya terbuka atau siapa saja bisa eksis dengan menggunakan program ini sebagai user dan bisa dikontrol. Karena itu, kami menargetkan pada 2012, semua tender sudah mulai dilakukan dengan sistem elektronik hingga 100 persen. Atau setidaknya, di pusat harus sudah 70 persen dan pemerintah daerah sebesar 40 persen tender menggunakan e-proc (e-procurement, Red) ini," paparnya.
"Saya bukan melakuan inspeksi mendadak (sidak), tapi saya datang ke kantor LKPP ini karena ingin melihat langsung tentang program e-procurement daripada diceritakan. Sekaligus saya ingin tahu sejauhmana persiapan dan bagaimana bentuk serta sistem kerjanya. Ternyata saya dapat penjelasan bahwa sistem e-procurement ini sudah berjalan dan bisa menghemat anggaran pemerintah baik APBD maupun APBN sampai 10 persen. Karena adanya sisi efesiensi cukup besar," puji Azwar kepada wartawan sebelum melihat langsung ruangan pengelola program e-procurement.
Baca Juga:
Program ini, lanjut Azwar, cukup baik dan pantas diteruskan. Karena mengandung transparansi, bersih, cepat, dan sesuai mengikuti perkembangan teknologi.
Baca Juga:
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar melakukan kunjungan kerja mendadak ke kantor Lembaga
BERITA TERKAIT
- Polsek Tambusai Utara Ajak Warga di Desa Tanjung Medan Ciptakan Pilkada Damai
- AQUA dan DMI Berangkatkan Umrah bagi Khadimatul Masjid dari Enam Provinsi
- KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub
- PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?
- Santri Diajak Proaktif Melawan Judi Online Lewat Kampanye di Digital
- Gagal di Kasus Timah, Kejagung Jangan Cari Pengalihan Isu dengan Menumbalkan Polri