Tahun Ini Masih Boleh Angkat Pegawai Tidak Tetap

jpnn.com - JAKARTA--Instansi pusat dan daerah masih diberikan kesempatan untuk mengangkat pegawai non PNS, apakah pegawai tidak tetap (PTT) atau outsourching.
Kebijakan ini masih dimungkinkan karena PP tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) belum ditetapkan. Selain itu di beberapa pemda salah satunya Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) sudah terlanjur menetapkan anggaran gaji untuk PTT.
"Selama namanya bukan honorer, silakan mengangkat PTT dalam setahun anggaran ini. Karena memang PP Manajemen PPPK juga belum ditetapkan," kata Ari Nurahmat, kasubag Perundang-undangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Senin (19/1).
Dia menyebutkan, sejak 2005 seluruh instansi pusat dan daerah tidak bisa lagi merekrut honorer. Yang ada hanya outsourching dan PPPK. Namun, setelah UU 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) istilah honorer, PTT, outsourching, dan semacamnya dicabut.
"Karena RPP Manajemen PPPK belum keluar, instansi masih dibolehkan merekrut PTT atau karyawan kontrak. Namun kontraknya tiap tahun harus ditinjau lagi," ujarnya.
Ditambah Ari, bila PP Manajemen PPPK sudah ditetapkan, seluruh pegawai non PNS harus diberhentikan. (esy/jpnn)
JAKARTA--Instansi pusat dan daerah masih diberikan kesempatan untuk mengangkat pegawai non PNS, apakah pegawai tidak tetap (PTT) atau outsourching.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pengiriman 70 Ribu Batang Rokok Ilegal Digagalkan, Begini Modus Pelaku Mengelabui Petugas
- IKASTARA Legal Gelar Launching dan Seminar Hukum
- Meiline Tenardi: Cap Go Meh 2025 Menghidupkan Nilai Budaya & Harmoni Keberagaman
- Ormas Islam Desak Pemerintah Mengkaji Rangkap Jabatan Profesor Nasaruddin Jadi Menag dan Imam Besar Istiqlal
- Hari Kelima Ikuti Retret, Ahmad Luthfi Tekankan Pentingnya Kebersamaan dalam Membangun Daerah
- KPK Panggil Ketum PP Japto dan Ahmad Ali sebagai Saksi Kasus TPPU Rita Widyasari