Tahun Politik, Kepala Daerah Jangan Lelet

Tanri menduga, banyak bupati/walikota yang tidak membaca Inpres Nomor 2 itu. Padahal, isi Inpres itu sangat penting.  Antara lain meminta bupati/walikota langsung menyikapi setiap konflik yang ada dan dengan cepat memberikan keterangan kepada masyarakat tentang apa yang sesungguhnya terjadi dan apa langkah yang sudah dilakukan.

"Kalau tidak ada penjelasan resmi mengenai konflik yang muncul, maka informasi-informasi berkembang secara liar dan malah semakin memanaskan situasi. Jadi bupati/walikota harus cepat memberikan penjelasan agar ada pemahaman yang sama dari masyarakat tentang situasi yang terjadi," ujar Tanri.

Diingatkan juga, konflik-konflik yang muncul di tingkat kabupaten/kota, dampaknya sangat luas, bisa merusak imej Indonesia di luar negeri. Karena begitu ada konflik lokal, pemberitaan langsung meluas, termasuk dari media asing.

"Konflik di kabupaten, karena diberitakan luas, menjadi nasional dan diberitakan media luar negeri. Sehingga orang luar negeri menilai Indonesia ini ribut terus," kata Tanri.