TAJAM! Kalimat Kecaman Politikus PAN untuk Ahok
jpnn.com - JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Amanat (PAN) di DPR Mulfachri Harahap menyebut Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok belakangan ini tidak sekedar membuat pernyataan kontroversi tapi juga ugal-ugalan.
Mulfachri mengatakan hal tersebut, menanggapi sikap Ahok, baik terkait kasus reklamasi Teluk Jakarta, maupun kasus dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras yang diduga merugikan negara ratusan miliar berdasarkan audit BPK RI.
"Saya kira kalau kita lihat belakangan ini, sebulan belakangan ini, Ahok selalu membuat pernyataan kontroversi. Tidak hanya arogan tapi kontroversi dan agak ugal-ugalan," kata Mulfachri kepada wartawan di Jakarta, Jumat (15/4).
Terkait reklamasi, kata Mulfachri, fraksinya mendukung keputusan komisi IV DPR bersama Menteri Kelautan Perikanan Susi Pudjiastuti, yakni agar proyek tersebut ditunda. Sebab, banyak aturan yang tidak dipenuhi.
"Bagaimana mungkin gubernur (Ahok) bisa merasa punya otoritas lebih tinggi dari yang di atasnya (pusat). Saya meyakini yang sudah diputuskan komisi IV dan Menteri Susi lebih memiliki rujukan hukum," kata Wakil Ketua Komisi III DPR itu.
Mengenai pernyataan Ahok terhadap hasil audit BPK RI dalam kasus dugaan korupsi Sumber Waras, pihaknya menilai pernyataan Ahok tidak pantas dalam kapasitasnya sebagai gubernur.
"Secara serampangan menuduh audit BPK itu ngaco dan dibuat oleh oknum tak bertanggungjawab. Ada banyak pernyataan tak pantas pejabat level gubernur apalagi DKI," pungkasnya.(fat/jpnn)
JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Amanat (PAN) di DPR Mulfachri Harahap menyebut Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok belakangan ini tidak
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Nilai IKIP Kaltim Meningkat, Masuk Tiga Besar Nasional
- Yorrys Raweyai: DPD Akan Mengawal Proses Pembangunan PIK 2 Tangerang
- BPMK Lanny Jaya Diduga Potong Dana Rp 100 juta dari 354 Kampung
- Kipin Meraih Penghargaan Utama di Temasek Foundation Education Challenge
- Sri Mulyani: Setiap Guru adalah Pahlawan yang Berkontribusi Besar bagi Kemajuan Indonesia
- Kerugian Negara Hanya Bisa Diperiksa BPK, Ahli: Menjerat Swasta di Kasus PT Timah Terlalu Dipaksakan