Tak Ada Alasan Menghentikan Reklamasi di Teluk Jakarta
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan proyek reklamasi di Teluk Jakarta tidak mungkin dihentikan jika persyaratan lingkungan sudah dipenuhi oleh pengembang, sebagaimana sebelumnya disyaratkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Baik itu untuk proyek reklamasi di Pulau C, D dan Pulau G.
"Tidak ada alasan untuk tidak membolehkan proses di sana (Pulau C,D dan G,red) jika persyaratannya sudah dipenuhi," ujar Luhut saat menggelar 'Afternoon Tea' dengan sejumlah wartawan di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu (13/9).
Menurut Luhut, proses pemenuhan persyaratan di Pulau C dan Pulau D telah selesai. Namun untuk penerbitan surat keputusan (SK) pencabutan sanksi administrasi, masih menunggu proses pemenuhan persyaratan oleh pengembang pada proyek reklamasi Pulau G yang kini memasuki tahap finalisasi. Dengan demikian nantinya dapat diterbitkan secara bersamaan.
"Tanggal 20 September diharapkan syarat sudah dipenuhi (pengembang Pulau G). Jadi tidak ada alasan tidak menuju ke sana," ucapnya.
Pandangan juga dikemukakan Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Kemaritiman Ridwan Djamaluddin. Bahkan pemerintah menurutnya telah membuat rekayasa teknologi untuk Pulau G. Untuk mengantisipasi kekhawatiran reklamasi bakal mengganggu operasional PLTU Muara Karang.
"Kami sudah buat kajian pulau itu ditekuk agar air buangannya tidak ke sana (PLTU Muara Karang)," pungkas Ridwan.(gir/jpnn)
proyek reklamasi di Teluk Jakarta tidak mungkin dihentikan jika persyaratan lingkungan sudah dipenuhi oleh pengembang
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Guyuran Hujan & Doa Aktivis hingga Aktris Iringi Pemakaman Rizal Ramli di Jeruk Purut
- Sosok Ini Cocok Dipilih menjadi Menko Maritim dan Investasi RI Mendatang
- Berita Terkini Soal Jabatan Penting Luhut Panjaitan di Era Jokowi
- Selain Menko, Ini Sederet Jabatan Luhut Panjaitan di Era Jokowi
- Luhut Sebut Nama Ali Ibrahim, Pertanda Dukung Maju di Pilgub 2024?
- Menko Luhut Panjaitan Kritik Keras OTT KPK