Tak Ada Alasan Pleno Golkar Menunda Pelaksanaan Munaslub
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Ade Komarudin mengatakan tidak ada alasan menunda pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, jika dua pertiga pimpinan daerah Tingkat I Golkar dan sayap partai menghendakinya.
“Keputusan (kapan Mmunaslub digelar, red) itu nanti di rapat pleno. Tapi Kalau DPD I sudah 2/3, ormas yamg didirikan dan mendirikan sudah hampir seluruhnya, saya kira pleno tidak ada alasan mengulur waktu dan menunda-nunda pelaksanaan Munaslub. Karena itu konstitusi," ujar Ade Komarudin di Jakarta, Senin (4/12) petang.
Menurut pria yang akrab disapa Akom ini, Munaslub sebenarnya hanya tinggal dilaksanakan saja. Ketika jumlah pemegang hak suara sudah mencukupi ketentuan, maka tidak ada pihak di tubuh Golkar yang mampu menghambatnya.
"Saya pleno (kemungkinan digelar minggu ini, red) akan langsung (membahas) munaslub. Ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus," ucapnya.
Saat ditanya bagaimana sekiranya Airlangga Hartarto nantinya terpilih sebagai ketua umum, apakah memungkinkan rangkap jabatan sebagai Menteri Perindustrian, Akom tidak mau berandai-andai.
Konsentrasi seluruh kader, katanya, sepenuhnya ke suksesi pelaksanaan munaslub terlebih dahulu.
“Tapi intinya yang punya hak adalah Presiden Joko Widodo. Sebagai pembantu, tentu ikut arahan presiden,” pungkas Akom.(gir/jpnn)
Munaslub sebenarnya hanya tinggal dilaksanakan saja. Ketika jumlah pemegang hak suara sudah mencukupi ketentuan, maka tak ada pihak yang mampu menghambatnya
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Misbakhun Puji Kiprah Kader SOKSI di DPP Golkar dan DPR
- Gelar Konsolidasi Akbar, SOKSI Buat Program Demi Menangkan RIDO Satu Putaran
- SOKSI Jakarta Utara Dorong Kejari Usut Transaksi Ilegal Sarang Burung Walet
- Rekonsolidasi Partai Golkar Dipastikan Tidak Ganggu Stabilitas Nasional & Soliditas KIM
- Idrus Marham Yakin Bahlil Terpilih Secara Aklamasi jadi Ketum Golkar
- Bamsoet Tegaskan Kesiapan SOKSI Sukseskan Munas Golkar dan Pilkada 2024