Tak Ada Dana, KIP Stop Kegiatan

Dalam hal itu sebut Junaidi, pemerintah telah mengingkari janji dan harus bertanggungjawab, sehingga masalah tersebut bisa terselesaikan.  "Kita menginginkan pemerintah mencairkan dana ini, sebab jika tidak dicairkan maka bertentangan dengan hukum," paparnya.

Sementara itu pengamat politik Saiful Asra, S.Pd.I, M.Soc.Sc menyebutkan, ditundaknya Pemilukada sarat akan kepentingan politik. "Bisa kalau diwacanakan akan diusulkan untuk ditunda, karena tidak ada regulasi yang melarangan," ucapnya di Meulaboh.

Namun, kata dia, pengajuan tersebut juga harus melihat referensi dari aturan pelaksanaan Pemilukada yang berlaku di negara, sehingga tidak salah penafsiran masyarakat tentang rencananya penundaan tersebut.

"Jika kita berbicara jujur, penundaan dan pelaksanaan Pemilukada tak terlepas dari tolak tarik sebuah kepentingan, walau dalam pengajuan itu, yang selalu digemborkan adalah kepentingan rakyat. Namun, tak dapat dipungkiri jika keputusan itu ada unsur kepentingan kelompok," tukasnya. (mag-36/den)