Tak Ada Dasar Hentikan Gedung DPD di Daerah

"Sehingga menjadi logis ketika dalam prosesnya dibutuhkan tools, instrument yang memadai. DPD ini memang butuh perjuangan dan proses panjang,” tandas Irman.

Sementara Ketua PURT DPD, Zulbahri, merasa tantangan terbesar DPD saat ini adalah soal kewenangan yang terbatas. Karena itu hasil kinerja DPD tidak akan optimal jika hanya akan ditindaklanjuti oleh DPR RI dan pemerintah.

“Jadi, penguatan kewenangan DPD RI merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan kesetaraan dalam system parlemen untuk saling mengawasi dan mengimbangi hingga akan tercipta pola hubungan dan distribusi kewenangan yang efektif antara DPD RI dengan DPR RI,” ungkap Zulbahri.

Pembangunan baru kantor baru DPD direncakan akan menelan biaya sekitar Rp1,164 trilliun dengan anggaran masing-masing provinsi sekitar Rp30 miliar. (fas/jpnn)