Tak Ada Kabar Pemekaran, Tokoh Insel Ngadu ke DPR

JAKARTA  –  Sekian lama tak mendapat kabar kapan pemekaran Kabupaten Indragiri Selatan (Insel), sejumlah tokoh di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, langsung bertandang ke gedung DPR RI, Jakarta.
Rombongan yang dipimpin oleh mantan Sekretaris Daerah Inhil, Alimuddin RM bertemu dan mengadukan hal ini kepada Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy.
"Tadi kami diterima oleh Pak Lukman Edy. Kedatangan kami untuk mengajukan soal pemekaran wilayah Indragiri Selatan untuk menjadi kabupaten baru," kata Alimuddin usai pertemuan tersebut, Senin (10/8).

Dalam pertemuan itu mereka membahas soal kesiapan dan kelengkapan usulan Kabupaten Insel secara administratif. Begitu juga dengan aspek kultural masyarakat Insel, yang sejak lama mendambakan pemekaran.

"Insel memiliki wilayah yang strategis, berdekatan dengan negara luar seperti Singapura, Malaysia. Karena itu kami siap memfasilitasinya. Wilayah Insel memang sudah layak untuk dimekarkan menjadi wilayah otonomi baru," kata Alimuddin.

Dia menambahkan bahwa usulan pemekaran Insel sudah lama bergulir, sejak 2002 lalu. Pemekaran ini bukan hanya kemauan elite tetapi permintaan masyarakat bawah. Bahkan draft usulan pemekaran Insel telah masuk 87 RUU prolegnas tahun 2015.

Karena itu pihaknya berharap usai pertemuan itu, rencana untuk pemekaran Insel bisa diwujudkan. "Kami berharap Pak Lukman Edy bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat Inhil Selatan sehingga keinginan masyarakat bisa terwujud," tambahnya.

Lukman Edy yang merupakan anggota DPR RI dari Provinsi Riau meminta masyarakat Inhil Selatan, terutama panitia pemekaran agar satu suara melanjutkan proses usulan pemekaran Insel. Berbagai persyaratan menurutnya harus disiapkan sesuai ketentuan.

"Termasuk menentukan letak ibukota kabupaten yang baru. Mekanismenya diserahkan ke Kemendagri dan DPR melalui rekomendasi Bupati, DPRD Inhil dan Gubernur Riau, peta wilayah dan semua administrasi yang dibutuhkan. Kalau itu sudah siap, tinggal tindak lanjut saja," ujarnya.(fat/jpnn)