Tak Ada Lagi Alasan Dana Desa Ditahan-tahan

“Mengenai Perbup dan Perwali itu disederhanakan juga menjadi direction langsung dari pusat dalam bentuk SKB tiga menteri. Bentuknya cukup dengan instruksi-instruksi saja,” tegas Marwan.

Apakah jika RPJMdes dan RPKDes dihapus tidak bertentangan dengan UU, Marwan mengatakan, aturan yang tertuang dalam SKB dalam rangka mempercepat penggunaan dana desa supaya tidak bertele-tele. Jika prosedur yang bertele-tele dibiarkan, maka dana desa menjadi tidak terserap semuanya.

“Sekarang dalam proses yang hampir bersamaan, saya juga sedang membuat tim yang bekerja semalaman, rapat sampai jam 12 malam. Kami membuat tim agar sesegara mungkin merivisi UU Desa. Tim ini sementara dari Kementerian Desa, kemudian akan berkoordinasi dengan kemenkumham untuk sesegera mungkin merevisi UU Desa. Tujuannya supaya dana desa itu langsung dari APBN turun ke desa, tidak usah ke kabupaten/kota dulu,” ujar Marwan. (gir/jpnn)