Tak Ada Larangan Pemda NTB Gandeng Bakrie

Tak Ada Larangan Pemda NTB Gandeng Bakrie
Tak Ada Larangan Pemda NTB Gandeng Bakrie
JAKARTA - Kisruh divestasi 7 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) antara Pemerintah Pusat dan Pemda Nusa Tenggara Barat (NTB), disinyalir hanya akan menguntungkan pihak swasta asing. Persoalan divestasi NNT pun sudah bergeser ke wilayah politis.

Penilaian itu disampaikan anggota Komisi VII dari Fraksi Golkar, Satya W Yudha dalam diskusi bertema "Tarik Menarik Saham Newmont" di press roomm DPR, Senayan Jakarta, Jumat (6/5). "Kisruh ini menguntungkan swasta asing, mereka main gitar. Harusnya kita kritisi proses divestasi ini secara jernih, bukan sebaliknya ribut-ribut," kata Satya.

Lebih lanjut Satya mengingatkan bahwa jauh hari sebelumnya pemerintah pusat sudah ditawari tujuh persen saham NNT melalui BUMN. Namun karena tidak ada respon pemerinah, sangat wajar Pemda NTB bekerjasama dengan pihak swasta untuk memiliki tujuh persen saham divestasi itu.

"Lho, kan pemerintah pusat sudah ditawari tapi tak direspon. Jadi wajar Pemda NTB meminta jatah tersebut dan Pemerintah pusat tak perlu ikut main," tegasnya.

JAKARTA - Kisruh divestasi 7 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) antara Pemerintah Pusat dan Pemda Nusa Tenggara Barat (NTB), disinyalir

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News